Garut News, (12/5).
Sekurangnya 600 guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kabupaten Garut, semarakan aksi menolak penghapusan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), di Jakarta, Rabu.
Mereka bertolak dari Garut dini hari tadi mengenakan pakaian batik PGRI, dengan menaiki sembilan bis berbadan lebar serta jenis mobil lainnya, dipimpin Ketua PGRI Garut Drs Alit Burhanuddin untuk bergabuing dengan para guru lainnya dari PGRI DKI Jaya, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta serta PGRI dari provinsi lainnya.
Sedangkan tuntutan utamanya, keberadaan Ditjen PMPTK tetap dipertahankan atau pengelolaan guru dilakukan oleh sebuah badan, yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden RI, tegas Alit Burhanudin saat dihubungi.
Tuntutan lainnya, antara lain laksanakan anggaran pendidikan 20 persen untuk peningkatan mutu pendidikan, hentikan pelecehan profesi guru dengan memberikan upah yang wajar, serta guru swasta dan honorer memerlukan Peraturan Pemerintah (PP), yang melindungi mereka dari pelecehan profesi guru.
Sementara itu, sejumlah spanduk yang dibawa aksi diantaranya bertuliskan, "Penghapusan Ditjen PMPTK, Strategi Marginalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Secara Sistemik", juga bertuluskan "Rumah Guru Digusur, Guru Resah, Gelisah dan Marah", katanya.
Sasaran aksi mereka, Istana Presiden RI, Kompleks MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Kantor Kemendiknas, seluruh peserta aksi juga mengenakan pita hitam. **** (John).
Sekurangnya 600 guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kabupaten Garut, semarakan aksi menolak penghapusan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), di Jakarta, Rabu.
Mereka bertolak dari Garut dini hari tadi mengenakan pakaian batik PGRI, dengan menaiki sembilan bis berbadan lebar serta jenis mobil lainnya, dipimpin Ketua PGRI Garut Drs Alit Burhanuddin untuk bergabuing dengan para guru lainnya dari PGRI DKI Jaya, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta serta PGRI dari provinsi lainnya.
Sedangkan tuntutan utamanya, keberadaan Ditjen PMPTK tetap dipertahankan atau pengelolaan guru dilakukan oleh sebuah badan, yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden RI, tegas Alit Burhanudin saat dihubungi.
Tuntutan lainnya, antara lain laksanakan anggaran pendidikan 20 persen untuk peningkatan mutu pendidikan, hentikan pelecehan profesi guru dengan memberikan upah yang wajar, serta guru swasta dan honorer memerlukan Peraturan Pemerintah (PP), yang melindungi mereka dari pelecehan profesi guru.
Sementara itu, sejumlah spanduk yang dibawa aksi diantaranya bertuliskan, "Penghapusan Ditjen PMPTK, Strategi Marginalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Secara Sistemik", juga bertuluskan "Rumah Guru Digusur, Guru Resah, Gelisah dan Marah", katanya.
Sasaran aksi mereka, Istana Presiden RI, Kompleks MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Kantor Kemendiknas, seluruh peserta aksi juga mengenakan pita hitam. **** (John).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar