 |
| Wabup Garut, Rd. Diky Chandra Segera Selenggarakan Tausyiah Pada Setiap SKPD. (Foto : John Doddy Hidayat). |
Garut News, ( Jumat, 22/10 ).
Wakil Bupati Garut, Rd. Diky Chandra melalui Garut News, Jumat menegaskan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab/Setda setempat, patut segera mendapatkan tausyiah.
Terkait terlambatnya mereka merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu, diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, berkewajiban mengembalikan dana sekitar Rp80 juta pada kas negara.
Disusul Dinas Bina Marga sekitar Rp120 juta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp8 juta, katanya.
Meski temuan tersebut dinilai masih sebatas wajar, namun tetap akan menggelar pertemuan khusus dengan para SKPD, bahkan memberikan ceramah keagamaan maupun tausyiah, agar mereka bisa kembali memahami tentang mana yang hak dan mana yang bathil, tegas Wabup.
Sehingga di masa mendatang, peristiwa serupa tak terulang lagi dan BPK tak menemukan lagi keanehan-keanehan lainnya di setiap lingkungan SKPD, katanya.
Sumber lainnya mengingatkan, kian mendesak diterapkannya pembuktian terbalik, menyusul cukup banyaknya pejabat eselon IV, yang memiliki harta berlimpah ruah, bergaya hidup mewah termasuk keluarganya berhiaskan emas permata.
Menyusul tak mungkin penghasilan resmi dari jabatan eselon IV, bisa bergaya hidup demikian lengkap dengan mobil pribadi, jika tidak menjarah dari yang bukan haknya. **** (John).
Wakil Bupati Garut, Rd. Diky Chandra melalui Garut News, Jumat menegaskan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab/Setda setempat, patut segera mendapatkan tausyiah.
Terkait terlambatnya mereka merespon temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu, diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, berkewajiban mengembalikan dana sekitar Rp80 juta pada kas negara.
Disusul Dinas Bina Marga sekitar Rp120 juta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp8 juta, katanya.
Meski temuan tersebut dinilai masih sebatas wajar, namun tetap akan menggelar pertemuan khusus dengan para SKPD, bahkan memberikan ceramah keagamaan maupun tausyiah, agar mereka bisa kembali memahami tentang mana yang hak dan mana yang bathil, tegas Wabup.
Sehingga di masa mendatang, peristiwa serupa tak terulang lagi dan BPK tak menemukan lagi keanehan-keanehan lainnya di setiap lingkungan SKPD, katanya.
Sumber lainnya mengingatkan, kian mendesak diterapkannya pembuktian terbalik, menyusul cukup banyaknya pejabat eselon IV, yang memiliki harta berlimpah ruah, bergaya hidup mewah termasuk keluarganya berhiaskan emas permata.
Menyusul tak mungkin penghasilan resmi dari jabatan eselon IV, bisa bergaya hidup demikian lengkap dengan mobil pribadi, jika tidak menjarah dari yang bukan haknya. **** (John).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar