Garut News, ( Minggu, 8/5 ).
Ketua Komisi “D” DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman, MM mengingatkan, agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, meski baru dibentuk namun hendaknya pro aktif menjalin koordinasi lintas sektoral dengan institusi teknis terkait.
Menyusul BPBD memiliki fungsi koordinatif, dalam penanganan setiap pasca bencana termasuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet serta Cibalong, katanya ketika didesak pertanyaan Garut News, Minggu.
Bahkan kata dia, BPBD pun hendaknya bisa menyelenggarakan beragam kegiatan antisipasi terjadinya bencana, diantaranya dengan merencanakan secara menyeluruh upaya pencegahan, selain itu antara lain mengutamakan pendirian Posko Kesehatan pasca bencana.
Termasuk penanganan kesehatan kejiwaan, sebab korban yang kehilangan rumah beserta seluruh isinya, dipastikan menemui masalah baru di pengungsian termasuk jika dititipkan pada tetangga maupun saudara terdekat.
Selain itu, mutlak diperlukannya penyediaan sarana air bersih yang memadai, juga pemulihan kesehatan lingkungan, yang tidak hanya cukup ditangani petugas di Puskesmas melainkan juga jajaran Dinas Kesehatan pun, harus turun ke lapangan, tegas Helmi Budiman.
Sehingga penanganannya pun harus berkelanjutan, atau tidak nyaris menyerupai penanganan “tabrak lari” maupun sekedar hanya disediakan pemenuhan kebutuhan tanggap darurat.
Sedangkan jajaran Komisi D telah berada di lapangan, guna melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus inventarisasi mendesaknya pemenuhan kebutuhan masyarakat korban bencana.
Diserukan, agar semua komponen dan elemen masyarakat di manapun memiliki empati terhadap sesama, antara lain dengan memberikan dukungan moril maupun material khususnya bagi para korban bencana beserta keluarga dan akhli warisnya.
Helmi Budiman menyampaikan apresiasi maupun penghargaan terhadap kesigapan seluruh jajaran Pemkab, termasuk jajaran TNI dan Polri serta elemen lainnya, atas terjadinya bencana tersebut. ***(John).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar