Garut News, (20/7).
Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, pada 2010 ini menyelenggarakan Gerakan Multi Agro Bisnis (Gemar) paket C, yang merupakan realisasi luncuran sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat 2009 lalu, sebesar Rp3 miliar.
Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishut setempat, Endang Rusmana, SP kepada Garut News, Selasa mengemukakan pemanfaatan dana pinjaman lunak tersebut dilaksanakan oleh tiga kelompok.
Terdiri Kelompok Bina Harapan di Desa Keramat Wangi Kecamatan Cisurupan, Kelompok di Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu serta kelompok di Desa Sukanegla Kecamatan Garut Kota.
Ketiga kelompok itu, selain menyiapkan areal seluas 30 hektare untuk pengembangan hutan rakyat, juga mengelola usaha 40 ekor sapi perah, katanya.
Masing-masing kelompok telah memiliki lembaga keuangan mikro, yang sebelumnya telah diverifikasi oleh tim dari kabupaten dan provinsi, sehingga dinilai layak mendapatkan bantuan pinjaman dana serta dipastikan bisa mengembalikannya.
Sedangkan proses pengurusan usaha dan pengajuan pinjaman dari Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) ini, dilaksanakan sejak 2009 lalu.
Dari rata-rata kepemilikan tanah masyarakat di Kabupaten Garut berkisar 0,2-0,4 hektare/kepala keluarga (KK), dipastikan program ini bisa mempasilitasi sekurangnya 1.500 KK tenaga kerja, ungkap Endang Rusmana. *** (John).
Dinas Kehutanan Kabupaten Garut, pada 2010 ini menyelenggarakan Gerakan Multi Agro Bisnis (Gemar) paket C, yang merupakan realisasi luncuran sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat 2009 lalu, sebesar Rp3 miliar.
Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dishut setempat, Endang Rusmana, SP kepada Garut News, Selasa mengemukakan pemanfaatan dana pinjaman lunak tersebut dilaksanakan oleh tiga kelompok.
Terdiri Kelompok Bina Harapan di Desa Keramat Wangi Kecamatan Cisurupan, Kelompok di Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu serta kelompok di Desa Sukanegla Kecamatan Garut Kota.
Ketiga kelompok itu, selain menyiapkan areal seluas 30 hektare untuk pengembangan hutan rakyat, juga mengelola usaha 40 ekor sapi perah, katanya.
Masing-masing kelompok telah memiliki lembaga keuangan mikro, yang sebelumnya telah diverifikasi oleh tim dari kabupaten dan provinsi, sehingga dinilai layak mendapatkan bantuan pinjaman dana serta dipastikan bisa mengembalikannya.
Sedangkan proses pengurusan usaha dan pengajuan pinjaman dari Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) ini, dilaksanakan sejak 2009 lalu.
Dari rata-rata kepemilikan tanah masyarakat di Kabupaten Garut berkisar 0,2-0,4 hektare/kepala keluarga (KK), dipastikan program ini bisa mempasilitasi sekurangnya 1.500 KK tenaga kerja, ungkap Endang Rusmana. *** (John).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar