Garut News, (17/5).
Inspektorat Garut menyelenggarakan evaluasi implementasi "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" (SAKIP) setempat 2009, diikuti 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuka Wakil Bupati R. Diky Candra, Senin.
Perhelatan yang berlangsung pada salah satu hotel mewah di Cipanas itu, antara lain dihadiri Kepala Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut, Iman Alirahman, SH, M.Si.
Iman Alirahman mengatakan, penyelenggaraan evaluasi ini untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, mewujudkan instansi pemerintah berorientasi pada hasil (result oriented government).
Sehingga selain diharapkan memperoleh informasi tentang Sistem AKIP di lingkungan Pemkab Garut, juga untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya, termasuk memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, katanya.
Karena itu evaluasi ini berlangsung hingga 21 Mei mendatang, melibatkan Inspektorat Kabupaten, nara sumber dan tenaga ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sedangkan komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja.
Sementara itu Wakil Bupati Dicky Chandra mengatakan, kondisi dan situasi lingkungan internal maupun eksternal saat ini, menuntut percepatan melakukan perubahan serta penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Agar akuntabilitas kinerja dan berbagai fungsi pelayanan publik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.
Dia menyatakan, penempatan tata kelola agenda utama reformasi pemerintahan daerah dinilainya sangat penting, karena berimplementasi dari sistem manajemen pemerintahan daerah sehingga dapat terbangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seluruh satuan kerja.
Fungsi evaluasi juga sangat penting, karena melalui evaluasi secara cermat dapat mengidentifikasi masalah, serta menyusun kerangka kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, katanya. **** (John).
Inspektorat Garut menyelenggarakan evaluasi implementasi "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" (SAKIP) setempat 2009, diikuti 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuka Wakil Bupati R. Diky Candra, Senin.
Perhelatan yang berlangsung pada salah satu hotel mewah di Cipanas itu, antara lain dihadiri Kepala Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut, Iman Alirahman, SH, M.Si.
Iman Alirahman mengatakan, penyelenggaraan evaluasi ini untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, mewujudkan instansi pemerintah berorientasi pada hasil (result oriented government).
Sehingga selain diharapkan memperoleh informasi tentang Sistem AKIP di lingkungan Pemkab Garut, juga untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya, termasuk memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, katanya.
Karena itu evaluasi ini berlangsung hingga 21 Mei mendatang, melibatkan Inspektorat Kabupaten, nara sumber dan tenaga ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sedangkan komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja.
Sementara itu Wakil Bupati Dicky Chandra mengatakan, kondisi dan situasi lingkungan internal maupun eksternal saat ini, menuntut percepatan melakukan perubahan serta penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Agar akuntabilitas kinerja dan berbagai fungsi pelayanan publik, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.
Dia menyatakan, penempatan tata kelola agenda utama reformasi pemerintahan daerah dinilainya sangat penting, karena berimplementasi dari sistem manajemen pemerintahan daerah sehingga dapat terbangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seluruh satuan kerja.
Fungsi evaluasi juga sangat penting, karena melalui evaluasi secara cermat dapat mengidentifikasi masalah, serta menyusun kerangka kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, katanya. **** (John).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar