Garut News, (22/4).
Berbagai elemen masyarakat kabupaten Garut, tergabung dalam "Koalisi Rakyat Garut Menggugat" (KRGM) masih menuntut penuntasan indikasi kasus kecurangan proses penentuan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009.
Mereka mendesak Pemkab setempat, agar segera mengumumkan peringkat kelulusan peserta seleksi yang dilaksanakan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, karena penentuan kelulusannya dilakukan Pemkab Garut, ungkap Ketua KRGM, Tjaswiryono, Kamis.
Namun hasil pemeriksaan soal seleksi oleh UNPAD tersebut, hingga saat ini masih belum diumumkan Pemkab, padahal diindikasikan terjadi kecurangan yang dilakukan jajaran Pemkab, tegasnya dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Hilman Faridz, M.Si serta para pejabat setempat.
Mereka juga menuduh Bupati Aceng H.M Fikri beserta jajarannya melakukan kebohongan publik, termasuk tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi, karena sampai sekarang informasi yang benar dan jujur mengenai hasil seleksi penerimaan CPNS dari pelamar umum, tidak sampai kepada masyarakat.
Anggota KRGM lainnya termasuk Riky mengingatkan, institusinya akan segera mengusung indikasi kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang juga memiliki kewenangan untuk memanggil pihak UNPAD sebagai konsultan proses seleksi penerimaan CPNS.
Selain itu mendesak Bupati, agar secara nyata melaksanakan zona integritas bebas KKN serta membuat fakta integritas keseriusan eksekutif dan yudikatif setempat mengenai penerimaan CPNS, sebagai pegangan semua pihak dalam menegakan peraturan yang berlaku.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD Garut, Ir Wawan Kurnia menegaskan, buruknya kinerja Bupati Garut selama 2009 antara lain ditandai terjadinya kekacauan dalam penerimaan CPNS dan terkotak-kotaknya aparatur pemerintah, sehingga berdampak pada buruknya pelayanan publik.
Dari sekitar 700 alokasi penerimaan CPNS 2009, terdapat sekurangnya 425 dari pelamar umum yang proses penentuan kelulusaanya dinilai banyak kalangan sarat dindikasikan unsur KKN, sebagaimana diungkapkan Tjaswiryono, orang tua yang memiliki anak lulusan terbaik perguruan tinggi bisa gagal seleksi CPNS.
Termasuk terdapatnya peserta yang telah 13 kali mengikuti seleksi, namun tak pernar bisa lulus dibandingkan dengan peserta dari kalangan tim sukses dan saudara dekat Bupati, sekali testing pun bisa langsung lulus.
Sekda Hilman Faridz pada pertemuan tersebut mengemukakan, sependapat dengan KRGM tentang perlunya kejelasan mengenai peringkat hasil seleksi yang dilakukan UNPAD secara terang benderang, katanya. **** (John).
Berbagai elemen masyarakat kabupaten Garut, tergabung dalam "Koalisi Rakyat Garut Menggugat" (KRGM) masih menuntut penuntasan indikasi kasus kecurangan proses penentuan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009.
Mereka mendesak Pemkab setempat, agar segera mengumumkan peringkat kelulusan peserta seleksi yang dilaksanakan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, karena penentuan kelulusannya dilakukan Pemkab Garut, ungkap Ketua KRGM, Tjaswiryono, Kamis.
Namun hasil pemeriksaan soal seleksi oleh UNPAD tersebut, hingga saat ini masih belum diumumkan Pemkab, padahal diindikasikan terjadi kecurangan yang dilakukan jajaran Pemkab, tegasnya dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Hilman Faridz, M.Si serta para pejabat setempat.
Mereka juga menuduh Bupati Aceng H.M Fikri beserta jajarannya melakukan kebohongan publik, termasuk tidak melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi, karena sampai sekarang informasi yang benar dan jujur mengenai hasil seleksi penerimaan CPNS dari pelamar umum, tidak sampai kepada masyarakat.
Anggota KRGM lainnya termasuk Riky mengingatkan, institusinya akan segera mengusung indikasi kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang juga memiliki kewenangan untuk memanggil pihak UNPAD sebagai konsultan proses seleksi penerimaan CPNS.
Selain itu mendesak Bupati, agar secara nyata melaksanakan zona integritas bebas KKN serta membuat fakta integritas keseriusan eksekutif dan yudikatif setempat mengenai penerimaan CPNS, sebagai pegangan semua pihak dalam menegakan peraturan yang berlaku.
Sementara itu Ketua Fraksi PKS DPRD Garut, Ir Wawan Kurnia menegaskan, buruknya kinerja Bupati Garut selama 2009 antara lain ditandai terjadinya kekacauan dalam penerimaan CPNS dan terkotak-kotaknya aparatur pemerintah, sehingga berdampak pada buruknya pelayanan publik.
Dari sekitar 700 alokasi penerimaan CPNS 2009, terdapat sekurangnya 425 dari pelamar umum yang proses penentuan kelulusaanya dinilai banyak kalangan sarat dindikasikan unsur KKN, sebagaimana diungkapkan Tjaswiryono, orang tua yang memiliki anak lulusan terbaik perguruan tinggi bisa gagal seleksi CPNS.
Termasuk terdapatnya peserta yang telah 13 kali mengikuti seleksi, namun tak pernar bisa lulus dibandingkan dengan peserta dari kalangan tim sukses dan saudara dekat Bupati, sekali testing pun bisa langsung lulus.
Sekda Hilman Faridz pada pertemuan tersebut mengemukakan, sependapat dengan KRGM tentang perlunya kejelasan mengenai peringkat hasil seleksi yang dilakukan UNPAD secara terang benderang, katanya. **** (John).
0 comments:
Posting Komentar