Garut News, (22/6).
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut, H. Budiman, SE, M.Si menyatakan, pada dasarnya pemerintah provinsi maupun pusat, tidak ada niat memperlambat apalagi merintangi keinginan/aspirasi sebagian warga daerah kabupaten/kota, yang akan melakukan pemekaran wilayah.
Sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan, yang berlaku, tegas Budiman di ruang kerjanya kepada Garut News, Selasa.
Bahkan katanya, khusus untuk merespon keinginan dari beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, Gubernur Jabar memohon kepada pemerintah pusat untuk dipertimbangkan secara khusus, meski tahun 2010 ini telah diberlakukan ”moratorium” oleh pemerintah pusat, katanya.
Hal tersebut, dilandasi oleh pemikiran pemekaran wilayah pada beberapa daerah di Jabar, bukan karena keinginan atau aspirasi semata melainkan pertimbangan kebutuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian upaya meningkatkan pelayanan kepada publik, dan upaya meningkatkan daya saing daerah, ujar Budiman.
Khusus terkait dengan rencana pemekaran wilayah Garut selatan (Gasela), berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Penelitian UNPAD, secara keseluruhan menunjukan ”skor” yang diklasifikasikan sebagai daerah yang sangat mampu.
Dilihat dari beberapa aspek, terkait dengan faktor-faktor yang dinilai sebagai syarat pemekaran wilayah, hal ini akan menjadi dasar bagi Pemprov untuk mengusulkan lebih lanjut pada pemerintah pusat.
Pada sisi lain, pemerintah pusat selain memberikan penjelasan, arahan, secara lebih jelas tentang isu pemekaran wilayah, yang saat ini cukup marak disampaikan oleh beberapa daerah (150 permohonan).
Merespon dengan baik ekpos yang disampaikan Sekda Garut, H. Hilman Faridz, SE berkenaan dengan rencana pemekaran wilayah tersebut.
Selanjutnya pemerintah pusat pun, berharap agar Pemkab Garut dan Pemprov Jabar terus berupaya mengoptimalkan peran fasilitatornya, secara komperehensif terutama menyangkut aspek-aspek yang krusial.
Semacam pembagian aset dan SDM, pemerintah pusat pun menilai rencana pemekaran wilayah Gasela relatif lebih terencana dengan baik, serta mendapat dukungan yang sungguh-sungguh dari para pemangku kepentingan yang kompeten, demikian Budiman. **** (John).
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut, H. Budiman, SE, M.Si menyatakan, pada dasarnya pemerintah provinsi maupun pusat, tidak ada niat memperlambat apalagi merintangi keinginan/aspirasi sebagian warga daerah kabupaten/kota, yang akan melakukan pemekaran wilayah.
Sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan, yang berlaku, tegas Budiman di ruang kerjanya kepada Garut News, Selasa.
Bahkan katanya, khusus untuk merespon keinginan dari beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, Gubernur Jabar memohon kepada pemerintah pusat untuk dipertimbangkan secara khusus, meski tahun 2010 ini telah diberlakukan ”moratorium” oleh pemerintah pusat, katanya.
Hal tersebut, dilandasi oleh pemikiran pemekaran wilayah pada beberapa daerah di Jabar, bukan karena keinginan atau aspirasi semata melainkan pertimbangan kebutuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian upaya meningkatkan pelayanan kepada publik, dan upaya meningkatkan daya saing daerah, ujar Budiman.
Khusus terkait dengan rencana pemekaran wilayah Garut selatan (Gasela), berdasarkan hasil kajian dari Lembaga Penelitian UNPAD, secara keseluruhan menunjukan ”skor” yang diklasifikasikan sebagai daerah yang sangat mampu.
Dilihat dari beberapa aspek, terkait dengan faktor-faktor yang dinilai sebagai syarat pemekaran wilayah, hal ini akan menjadi dasar bagi Pemprov untuk mengusulkan lebih lanjut pada pemerintah pusat.
Pada sisi lain, pemerintah pusat selain memberikan penjelasan, arahan, secara lebih jelas tentang isu pemekaran wilayah, yang saat ini cukup marak disampaikan oleh beberapa daerah (150 permohonan).
Merespon dengan baik ekpos yang disampaikan Sekda Garut, H. Hilman Faridz, SE berkenaan dengan rencana pemekaran wilayah tersebut.
Selanjutnya pemerintah pusat pun, berharap agar Pemkab Garut dan Pemprov Jabar terus berupaya mengoptimalkan peran fasilitatornya, secara komperehensif terutama menyangkut aspek-aspek yang krusial.
Semacam pembagian aset dan SDM, pemerintah pusat pun menilai rencana pemekaran wilayah Gasela relatif lebih terencana dengan baik, serta mendapat dukungan yang sungguh-sungguh dari para pemangku kepentingan yang kompeten, demikian Budiman. **** (John).
0 comments:
Posting Komentar