Garut News, (11/6).
Seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengeluhkan nasibnya ke Komisi D DPRD setempat, Jumat.
Mereka antara lain menuntut adanya legitimasi dari Pemkab setempat, bisa mendapatkan alokasi dana APBD murni kabupaten, serta dapat dilibatkan pada pelaksanaan penggunaan dana aspirasi dari kalangan legislatif.
TKSK Pangatikan, Pisa Ismail Saleh(27) menyatakan, hingga kini masih terdapat lima TKSK yang sejak Januari hingga Juni 2010 belum mendapatkan honor setiap bulannya Rp250 ribu.
Padahal dalam melaksanakan tugas diperlukan sarana-prasarana penunjang, termasuk saat mendatangi warga di setiap desa terpencil, katanya sebagaimana pula diakui TKSK Wanaraja, Ira Gandara mengaku volume pekerjaannya tak sesuai dengan nilai honor yang diperoleh..
Ketua Komisi D DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman menyatakan, akan segera menggelar rapat kerja dengan Dinsosnakertrans dan mengusulkan agar bisa diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang legalitas TKSK di Kabupaten Garut.
Sedangkan mengenai pendampingan TKSK terhadap pemanfaatan dana aspirasi akan diserahkan kepada anggota DPRD pada daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinsosnakertrans setempat, Kuraesin Relawati, M.Si menyatakan, pembentukan dan adanya TKSK di daerahnya sejak 2009 lalu itu, bentukan dan legitimasinya bersumber dari Kementerian Sosial.
Dana yang diperoleh setiap TKSK Rp250 ribu per bulan, bukan merupakan honor melainkan tali kasih, karena mereka berstatus sukarelawan, yang umumnya berasal dari Karang Taruna dan PSM, katanya.
Pada alokasi APBD 2009 belum terusulkan karena SK TKSK turun pada September, sehingga baru diusulkan saat ini, yang diharapkan bisa terealisasi pada APBD murni 2011 mendatang.
Dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut, terdapat seorang TKSK, kecuali Kecamatan Karang Tengah yang baru dimekarkan. *** (John).
Seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengeluhkan nasibnya ke Komisi D DPRD setempat, Jumat.
Mereka antara lain menuntut adanya legitimasi dari Pemkab setempat, bisa mendapatkan alokasi dana APBD murni kabupaten, serta dapat dilibatkan pada pelaksanaan penggunaan dana aspirasi dari kalangan legislatif.
TKSK Pangatikan, Pisa Ismail Saleh(27) menyatakan, hingga kini masih terdapat lima TKSK yang sejak Januari hingga Juni 2010 belum mendapatkan honor setiap bulannya Rp250 ribu.
Padahal dalam melaksanakan tugas diperlukan sarana-prasarana penunjang, termasuk saat mendatangi warga di setiap desa terpencil, katanya sebagaimana pula diakui TKSK Wanaraja, Ira Gandara mengaku volume pekerjaannya tak sesuai dengan nilai honor yang diperoleh..
Ketua Komisi D DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman menyatakan, akan segera menggelar rapat kerja dengan Dinsosnakertrans dan mengusulkan agar bisa diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang legalitas TKSK di Kabupaten Garut.
Sedangkan mengenai pendampingan TKSK terhadap pemanfaatan dana aspirasi akan diserahkan kepada anggota DPRD pada daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinsosnakertrans setempat, Kuraesin Relawati, M.Si menyatakan, pembentukan dan adanya TKSK di daerahnya sejak 2009 lalu itu, bentukan dan legitimasinya bersumber dari Kementerian Sosial.
Dana yang diperoleh setiap TKSK Rp250 ribu per bulan, bukan merupakan honor melainkan tali kasih, karena mereka berstatus sukarelawan, yang umumnya berasal dari Karang Taruna dan PSM, katanya.
Pada alokasi APBD 2009 belum terusulkan karena SK TKSK turun pada September, sehingga baru diusulkan saat ini, yang diharapkan bisa terealisasi pada APBD murni 2011 mendatang.
Dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut, terdapat seorang TKSK, kecuali Kecamatan Karang Tengah yang baru dimekarkan. *** (John).
0 comments:
Posting Komentar