APBD Garut 2012, Cerminkan Lemahnya Keberpihakan Pada Masyarakat

(Oleh John Doddy Hidayat)

Garut News ( Sabtu, 21/1 ).

       Proses pembahasan RAPBD Garut 2012 hingga disahkannya menjadi APBD, Jumat malam (20/1), dalam rapat paripurna DPRD mencerminkan masih lemahnya keberpihakan Pemkab setempat kepada masyarakat.

   APBD 2012 bernilai sekitar Rp2,3 triliun tersebut, hanya berkisar Rp700 miliar dialokasikan bagi belanja langsung, sedangkan selebihnya mencapai Rp1,6 triliun diperuntukan bagi belanja tidak langsung.

       Bahkan belanja langsung Rp700 miliar itu, termasuk dana luncuran 2011 terdiri DAK pendidikan Rp135 miliar serta bantuan gubernur Rp137 miliar, yang keduanya tak boleh digeser.

Fraksi PKS DPRD Garut berpendapat, kenaikan belanja tidak langsung pada RAPBD 2012, mencerminkan lemahnya keberpihakan Pemkab setempat kepada masyarakat.

Menyusul proporsi belanja langsung dan tidak langsung tersebut, ternyata perbandingannya 23,9 persen berbanding 76,1 persen, menurun dari tahun sebelumnya, yakni 25 persen berbanding 75 persen, sehingga perlu terobosan meningkatkan proporsi belanja langsung, agar dana APBD yang sangat terbatas mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padahal dalam RPJMD Kabupaten Garut, banyak sekali target yang harus dicapai, seperti penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya, ungkap Ketua Fraksi PKS, Ir Wawan Kurnia menyikapi nota keuangan Bupati pada RAPBD 2012, Senin lalu.

Diingatkan, APBD 2012 merupakan APBD tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Garut, yang ditetapkan target-target kinerja, meski bupati menyampaikan beberapa keberhasilan, tetapi masih perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian target kinerja lainnya.

Terutama yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan, kerusakan lingkungan, kualitas pelayanan masyarakat, disiplin aparatur, ketertiban dan keamanan, penataan kota serta permasalahan lainnya, yang disampaikan masyarakat dalam bentuk unjukrasa.

Kondisi Garut saat ini, juga disampaikan Fraksi PPP, yang tajam pula menyoroti rendahnya alokasi belanja langsung dalam RAPBD 2012, katanya.****(John).

03.23