“DPRD Ingatkan Guru Perlihatkan Moralitas Baik”
Pasca kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2010/2011 di Kabupaten Garut, juga diwarnai maraknya keluhan masyarakat mengenai besar dan bervariatifnya “Dana Sumbangan Pendidikan” (DSP) memasuki tahun pelajaran baru (2011/2012).
Ketua Komisi D DPRD setempat, dr H. Budiman, MM kepada Garut News, Senin, mengemukakan, apresiasi terhadap tingginya tingkat kelulusan UN di daerahnya, namun kini kian banyak warga yang mengeluh mahalnya DSP.
Terutama warga yang hendak menyekolahkan anaknya di SMPN dan SMAN yang mereka nilai favorit, sehingga tahun lalu pun tidak sedikit masyarakat terpaksa mencari pinjaman dana untuk bisa membayar DSP.
Bahkan tidak sedikit pula yang “mati kutu” atau terpaksa tidak menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan lebih tinggi, akibat tidak bisa membayar DSP, katanya.
Karena itu, Helmi Budiman menegaskan, diperlukannya keterbukaan setiap sekolah dalam penentuan dan pemanfaatan DSP terutama pengalokasiannya untuk subsidi silang, karena selama ini dinilai belum jelas sasaran serta realisasinya, meski subsidi silang selalu dijadikan alasan.
Dia berpendapat, secara umum DSP itu sangat tinggi, sehingga harus dipertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum, maka pihak sekolah harus lebih sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang umumnya menengah ke bawah, imbuhnya.
Dinas Pendidikan pun didesak segera menerbitkan regulasi, tentang batasan teratas dan terbawah penentuan DSP, agar pihak sekolah memiliki acuan yang jelas, katanya.
Menyikapi guru olahraga di salah satu SMPN yang difavoritkan masyarakat, Helmi mengingatkan agar gurunya bisa memperlihatkan moralitas yang baik, menyusul banyak orang tua yang terbebani biaya berenang di Cipanas dan kegiatan futzal masing-masing lebih dari satu kali dalam sepekan.
Malahan setiap hendak ujian olahraga harus membayar hingga mencapai Rp25 ribu setiap anak, diperparah ujian bisa lulus jika membayar, namun kerap terjadi telah membayar tapi dinyatakan tidak lulus.
Ditemui terpisah Kabid Dikmen Disdik Garut, H. E. Karyana, M.Pd menyatakan, biaya pendidikan itu memang mahal, yang tidak mungkin seluruhnya ditanggulangi APBD, katanya antara lain. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar