"Jawaban Bupati Membingungkan"
Garut News ( Selasa, 27/9 ).
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Garut menyimpulkan, penambahan anggaran pada perubahan APBD 2011 di daerahnya, seakan akan bagi-bagi jatah dan mencerminkan buruknya perencanaan pada APBD murni.
Menyusul Perubahan APBD tersebut, terlalu banyak kegiatan mendapatkan tambahan anggaran, namun sasaran, target kegiatan maupun outputnya tidak mengalami peningkatan, tegas Ketua Fraksi PKS, Ir Wawan Kurnia dan Sekretarisnya, Bunyamin Saepudin, Lc.
Dalam kata akhir Fraksi, terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2001 pada rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa, menyatakan sangat disayangkan, karena disaat anggaran APBD Perubahan ini defisit, seharusnya berfikir efisiensi, mengatur skala prioritas, namun yang terjadi tidak seperti itu, katanya.
Diungkapkan pula, keberpihakan anggaran terhadap masyarakat miskin masih lemah, bahkan masih cenderung kurang terperhatikan, contohnya kebutuhan Jamkesda Rp8 miliar, bisa terpenuhi Rp3,5 miliar, itupun hanya untuk membayar hutang sebelumnya.
Khusus keterlambatan pencairan DAK yang hingga kini masih belum direalisasikan Rp22 miliar dari luncuran 2010, dan Rp80 miliar pada APBD murni 2011, tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemda, agar pelaksanaannya bisa diselesaikan pada 2011 ini.
Dengan tetap memperhatikan Juklak dan Juknisnya, sehingga tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari, tegasnya.
Perubahan APBD 2011 meliputi Pendapatan Daerah Rp2.060.742.316.577,00 Belanja Rp2.162.717.834.032,00 serta Pembiayaan Daerah Rp101.975.517.455,00
"Jawaban Bupati Membingungkan"
Dalam pada itu Fraksi PAN yang diketuai H. Babay Tamimi dengan Sekretarisnya Ade Suryana H menyatakan, jawaban bupati mengenai alasan mengapa realisasi pendapatan semester pertama 2010 masih dibawah target, dinilai membingungkan maupun tidak menyentuh akar permasalahan.
Menyusul bupati menjawab, salah satu faktor yang memengaruhinya secara umum terkait dengan perhitungan jatuh tempo realisasi penerimaan yang diperhitungkan setelah berakhirnya periodesisasi pada semester pertama.
Pada bagian lain disebutkan, jawaban bupati dinilai tidak memenuhi azas deskriptif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga tidak hanya jawaban yang bersifat normatif dan summir semata, demikian antara lain kata akhir Fraksi PAN. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar