“Korupsi Bukan Penyakit Mayarakat, Melainkan Penyakit Pejabat, Justru Masyarakatlah yang Dirugikan Akibat Korupsi”
Garut News ( Selasa, 19/7 ).
Penyelenggaraan Program warung maupun kantin “kejujuran”, yang belum lama ini diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dinilai “Garut Governance Watch” (GGW) hanya sebatas sebuah pencitraan.
“Pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi tindak pidana korupsi yang ada”, ungkap Sekjen GGW, Agus Rustandi kepada Pers, Selasa.
Menurut Ketua Lembaga yang selama ini giat melakukan advokasi pencegahan korupsi di kabupaten Garut itu, dalam konteks pencegahan, meski program kantin kejujuran bisa menjadi salah satu media kampanye memberantas korupsi.
Tetapi disisi lain, program ini justru hanya bersifat karikatif, yang mengesankan pencitraan semata aparat pemerintah.
Dia berpendapat, jika memang benar pemerintah serius melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sebenarnya masih banyak hal lebih urgen dan mendesak bisa dilakukan pemerintah.
Salah satunya, program yang bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan, dengan mendorong pengelolaan anggaran sekolah secara transparan partisipatif dan akuntabel, katanya.
Menyusul masih banyak hal yang lebih urgen dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di sekolah, jika pemerintah serius, harusnya mendorong pengelolaan anggaran sekolah secara transparan, partisipatif dan akuntabel, tegas Agus.
Sebelumnya, Kejati Jabar meresmikan pembukaan kantin kejujuran di SMPN 1 dan SMPN 2 Garut, juga direncanakan akan dibuka di semua kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, bahkan, kedepan kantin kejujuran tersebut, dibuka di lingkungan perkantoran instansi pemerintah.
Dengan dibukanya kantin kejujuran di lingkungan sekolah itu, diharapkan dapat mewujudkan budaya jujur pada anak, katanya pula. ****(John).
Garut News ( Selasa, 19/7 ).
Penyelenggaraan Program warung maupun kantin “kejujuran”, yang belum lama ini diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dinilai “Garut Governance Watch” (GGW) hanya sebatas sebuah pencitraan.
“Pencitraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi tindak pidana korupsi yang ada”, ungkap Sekjen GGW, Agus Rustandi kepada Pers, Selasa.
Menurut Ketua Lembaga yang selama ini giat melakukan advokasi pencegahan korupsi di kabupaten Garut itu, dalam konteks pencegahan, meski program kantin kejujuran bisa menjadi salah satu media kampanye memberantas korupsi.
Tetapi disisi lain, program ini justru hanya bersifat karikatif, yang mengesankan pencitraan semata aparat pemerintah.
Dia berpendapat, jika memang benar pemerintah serius melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, sebenarnya masih banyak hal lebih urgen dan mendesak bisa dilakukan pemerintah.
Salah satunya, program yang bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan, dengan mendorong pengelolaan anggaran sekolah secara transparan partisipatif dan akuntabel, katanya.
Menyusul masih banyak hal yang lebih urgen dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di sekolah, jika pemerintah serius, harusnya mendorong pengelolaan anggaran sekolah secara transparan, partisipatif dan akuntabel, tegas Agus.
Sebelumnya, Kejati Jabar meresmikan pembukaan kantin kejujuran di SMPN 1 dan SMPN 2 Garut, juga direncanakan akan dibuka di semua kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat, bahkan, kedepan kantin kejujuran tersebut, dibuka di lingkungan perkantoran instansi pemerintah.
Dengan dibukanya kantin kejujuran di lingkungan sekolah itu, diharapkan dapat mewujudkan budaya jujur pada anak, katanya pula. ****(John).
0 comments:
Posting Komentar