Garut News ( Senin, 11/7 ).
Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Garut, KH. Imron Rosyadi, Lc yang juga anggota Komisi “D” DPRD setempat menyatakan, advokasi pemerintah terhadap ketenagakerjaan termasuk TKI/TKW dinilainya masih lemah.
Sedangkan kebijakan penghentian pengiriman TKW ke luar negeri, juga diperlukan solusi maupun alternatifnya, tegas Imron Rosyadi kepada Garut News, Senin.
Dia berpendapat, seharusnyalah pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa, berupa keharusan TKW/TKI didampingi suami/istri untuk bekerja di luar negeri khususnya Arab Saudi.
Karena tanpa fatwa pun, ulama di Arab Saudi yang mendominasi institusi Liga Arab, selama ini menghendaki adanya pendampingan suami jika istrinya bekerja di Arab Saudi, katanya.
Masih menurutnya pula, pemberhentian pengiriman TKW ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi, bisa melatih kemandirian perempuan Arab, yang selama ini sebagian besar dimanjakan oleh suaminya.
Sehingga ketergantungan perempuan Arab terhadap TKW sangat tinggi, dan mereka lebih senang memperkerjakan TKI dari pada pekerja dari Philipina, namun ironisnya sebagian besar TKI/TKW bersumber daya manusia rendah.
Maka keberadaan setiap PJTKI harus terus dievaluasi, termasuk perlu direvisinya kembali Undang-Undang Nomor. 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ungkap Imron Rosyadi, mengingatkan. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar