Garut News ( Jumat, 28/10 ).
Ratusan mahasiswa dan LSM, tergabung dalam Gerakan Garut Meng-Gugat (G3), menyikapi dan mengecam keras gejolak dan kekisruhan politik di daerahnya, mereka mendatangi DPRD setempat, Kamis.
Massa dari beragam elemen dan komponen tersebut, sebelumnya berorasi di Alun-Alun menyuarakan kuatnya hegemoni birokrasi antara lain berakibat lemahnya kepemimpinan Pemkab Garut.
Mereka ungkapkan, mandeknya reformasi birokrasi diantaranya ditunjukan lemahnya motivasi dan disiplin kinerja bahkan tidak jelasnya pola maupun jenjang karier PNS.
Disoroti pula indikasi sangat kuat komersialisasi rekrutmen CPNS dan komersialisasi jabatan, yang dilakukan mafia birokrasi penyebab sangat rendahnya profesionalisme PNS.
Pengunjukrasa juga menggugat oknum aparat penegak hukum dan elite politik, yang sengaja memetieskan tindak pidana korupsi oknum birokrat dan politisi.
"Aksi ini, menuntut Pemkab membersihkan diri dari praktik mafia birokrasi, anggaran, dan mafia hukum, usut tuntas kasus KKN, bubarkan Badan Baberjakat sebagai mafia demokrasi," tandas koordinator aksi, Jamjam Jomantara.
Mereka mendesak tuntutan terwujudnya pemerintahan profesional, proporsional, bersih dan bermoral. Di depan kantor Bupati Garut.
Keinginan pengunjukrasa memasuki pelataran gedung DPRD dihadang polisi, yang menutup menutup rapat gerbang utama, sehingga suasana memanas.
Sekitar satu jam kemudian, aksi berlanjut pasca azan zhuhur, massa mendesak blokade keamanan.
Mereka mendesak Ketua DPRD Ahmad Bajuri serta unsur pimpinan lainnya menemui, tetapi tidak ada di tempat, Ahmad Badjuri dikabarkan sedang sakit.***(John).
Ratusan mahasiswa dan LSM, tergabung dalam Gerakan Garut Meng-Gugat (G3), menyikapi dan mengecam keras gejolak dan kekisruhan politik di daerahnya, mereka mendatangi DPRD setempat, Kamis.
Massa dari beragam elemen dan komponen tersebut, sebelumnya berorasi di Alun-Alun menyuarakan kuatnya hegemoni birokrasi antara lain berakibat lemahnya kepemimpinan Pemkab Garut.
Mereka ungkapkan, mandeknya reformasi birokrasi diantaranya ditunjukan lemahnya motivasi dan disiplin kinerja bahkan tidak jelasnya pola maupun jenjang karier PNS.
Disoroti pula indikasi sangat kuat komersialisasi rekrutmen CPNS dan komersialisasi jabatan, yang dilakukan mafia birokrasi penyebab sangat rendahnya profesionalisme PNS.
Pengunjukrasa juga menggugat oknum aparat penegak hukum dan elite politik, yang sengaja memetieskan tindak pidana korupsi oknum birokrat dan politisi.
"Aksi ini, menuntut Pemkab membersihkan diri dari praktik mafia birokrasi, anggaran, dan mafia hukum, usut tuntas kasus KKN, bubarkan Badan Baberjakat sebagai mafia demokrasi," tandas koordinator aksi, Jamjam Jomantara.
Mereka mendesak tuntutan terwujudnya pemerintahan profesional, proporsional, bersih dan bermoral. Di depan kantor Bupati Garut.
Keinginan pengunjukrasa memasuki pelataran gedung DPRD dihadang polisi, yang menutup menutup rapat gerbang utama, sehingga suasana memanas.
Sekitar satu jam kemudian, aksi berlanjut pasca azan zhuhur, massa mendesak blokade keamanan.
Mereka mendesak Ketua DPRD Ahmad Bajuri serta unsur pimpinan lainnya menemui, tetapi tidak ada di tempat, Ahmad Badjuri dikabarkan sedang sakit.***(John).
0 comments:
Posting Komentar