Garut News, ( Kamis, 20/10 ).
Puluhan pengunjukrasa dari Front Persatuan Rakyat Untuk Keadilan, dengan Koordinator Lapangan (Korlap), Lukman mendesak DPRD Kabupaten Garut agar segera mempublikasikan "Laporan Hasil Pemeriksaan" (LHP) BPK-RI 2009-2010, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3/2007.
Dalam orasinya di Bundaran "Simpang Lima" (SL) Garut, mereka antara lain mengemukakan banyaknya temuan atas kejanggalan pengelolaan keuangan, termasuk temuan terindikasi korupsi di lingkungan DPPKA dan RSU dr Slamet, katanya.
Selain itu terdapat laporan fiktif, antara lain mengenai pengalokasian anggaran "makan minum" (mamin) juga kejanggalan penggunaan anggaran pada Bagian Kesra Setda setempat, ungkap pengunjukrasa secara bergantian dalam orasinya itu.
Pengunjukrasa menuntut pula penuntasan pengusutannya hingga tuntas, oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih juga berwibwa, katanya.
Mereka juga menuntut DPRD bersikap tegas, menuntaskan proses pengunduran diri Wakil Bupati, serta meninjau ulang perijinan lising, serta segera menutup lising yang tidak memiliki izin, tegasnya dengan nada lantang. ***(John).
Puluhan pengunjukrasa dari Front Persatuan Rakyat Untuk Keadilan, dengan Koordinator Lapangan (Korlap), Lukman mendesak DPRD Kabupaten Garut agar segera mempublikasikan "Laporan Hasil Pemeriksaan" (LHP) BPK-RI 2009-2010, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3/2007.
Dalam orasinya di Bundaran "Simpang Lima" (SL) Garut, mereka antara lain mengemukakan banyaknya temuan atas kejanggalan pengelolaan keuangan, termasuk temuan terindikasi korupsi di lingkungan DPPKA dan RSU dr Slamet, katanya.
Selain itu terdapat laporan fiktif, antara lain mengenai pengalokasian anggaran "makan minum" (mamin) juga kejanggalan penggunaan anggaran pada Bagian Kesra Setda setempat, ungkap pengunjukrasa secara bergantian dalam orasinya itu.
Pengunjukrasa menuntut pula penuntasan pengusutannya hingga tuntas, oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih juga berwibwa, katanya.
Mereka juga menuntut DPRD bersikap tegas, menuntaskan proses pengunduran diri Wakil Bupati, serta meninjau ulang perijinan lising, serta segera menutup lising yang tidak memiliki izin, tegasnya dengan nada lantang. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar