“Sekurangnya Terdapat Enam Pokok Temuan, Berpotensi Rugikan Negara”
Garut News ( Kamis, 20/10 ).
“Garut Government Watch” (GGW), Kamis, melaporkan dugaan kasus korupsi berjamaah kalangan birokrat Pemkab setempat, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Menyusul kuatnya indikasi tersebut, selain sangat berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai sekitar tiga miliar rupiah, juga berdasarkan “Laporan Hasil Pemeriksaan” (LHP) BPK RI terdapat temuan banyaknya Dinas maupun SOPD, yang bermasalah.
GGW atau kepanjangan tangan “Indonesia Coruption Watch” (ICW), tiba di Kejari dan melaporkan dugaan kasus korupsi di tubuh Pemkab Garut, yang hingga kini masih di audit BPK-RI, katanya.
Menyusul kajian dan analisis trerhadap temuan BPK RI tersebut, tertuang dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010.
“Sekurangnya terdapat enam pokok temuan, yang berpotensi bisa merugikan keuangan Negara”, ungkap pihak GGW dengan nada ketus.
Pertama ungkapnya, pada DPPKA, kemudian dua temuan pada lingkungan Setda,, satu temuan di Dinkes serta juga satu temuan pada RSU dr Slamet Garut.
Dari keenam temuan tersebut, yang paling besar penggunaan anggaran “makan-minum” (Mamin) pada Setda setempat, senilai Rp1 miliar. Disusul pengadaan obat RSU senilai Rp848 juta, ungkapnya.
Kemudian pertanggung-jawaban belanja pada beberapa kegiatan di bidang anggaran pada DPPKA, yang kuat berindikasi fiktif senilai Rp560 juta, tegas Sekjen GGW, Agus Rustandi yang menurutnya pihak Kejari cukup responsif dan akan mempelajari terhadap laporannya itu. ****(John).
Garut News ( Kamis, 20/10 ).
“Garut Government Watch” (GGW), Kamis, melaporkan dugaan kasus korupsi berjamaah kalangan birokrat Pemkab setempat, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Menyusul kuatnya indikasi tersebut, selain sangat berpotensi merugikan keuangan Negara mencapai sekitar tiga miliar rupiah, juga berdasarkan “Laporan Hasil Pemeriksaan” (LHP) BPK RI terdapat temuan banyaknya Dinas maupun SOPD, yang bermasalah.
GGW atau kepanjangan tangan “Indonesia Coruption Watch” (ICW), tiba di Kejari dan melaporkan dugaan kasus korupsi di tubuh Pemkab Garut, yang hingga kini masih di audit BPK-RI, katanya.
Menyusul kajian dan analisis trerhadap temuan BPK RI tersebut, tertuang dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010.
“Sekurangnya terdapat enam pokok temuan, yang berpotensi bisa merugikan keuangan Negara”, ungkap pihak GGW dengan nada ketus.
Pertama ungkapnya, pada DPPKA, kemudian dua temuan pada lingkungan Setda,, satu temuan di Dinkes serta juga satu temuan pada RSU dr Slamet Garut.
Dari keenam temuan tersebut, yang paling besar penggunaan anggaran “makan-minum” (Mamin) pada Setda setempat, senilai Rp1 miliar. Disusul pengadaan obat RSU senilai Rp848 juta, ungkapnya.
Kemudian pertanggung-jawaban belanja pada beberapa kegiatan di bidang anggaran pada DPPKA, yang kuat berindikasi fiktif senilai Rp560 juta, tegas Sekjen GGW, Agus Rustandi yang menurutnya pihak Kejari cukup responsif dan akan mempelajari terhadap laporannya itu. ****(John).
0 comments:
Posting Komentar