Garut News ( Selasa, 18/10 ).
Ketua Umum HMI Cabang Garut, Zamzam Hamzah dan Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa, Salim Sadi Al-Ambonie, Selasa, mengemukakan mundurnya Rd. Dicky Chandra dari jabatan Wakil Bupati, merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menunjukan betapa buruknya roda pemerintahan.
Mereka menilai semakin jauh dari cita-cita reformasi, sehingga kepastian hukum status Wabup semestinya mendapatkan perhatian serta keseriusan pihak DPRD, Gubernur Jawa Barat dan Mendagri sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku, katanya.
Menyusul jika kekosongan itu, dibiarkan berlarut-larut bisa menguntungkan bagi kelompok mafia birokrasi, yang menginginkan penguasaan atas birokrasi, ungkap pengunjukrasa dari kalangan HMI tersebut, saat melintasi ruas jalan Bundaran Simpang Lima.
HMI juga mendesak agar DPRD Garut secepatnya menggelar kembali rapat Paripurna, untuk memutuskan menolak atau menerima pengunduran diri Wakil Bupati dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, katanya.
Gubernur dan mendagri didesak bersikap profesional dan responsif terhadap kekisruhan di tubuh Pemkab Garut, juga mendesak agar setiap keputusan DPRD Garut melibatkan seluruh anggota Fraksi, bukan hanya Pimpinan Fraksi.
Proses dan hasil rapat paripurna harus dipublikasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Garut, untuk menyelesaikan polemik dan pro-kontra yang selama ini terjadi akibat pengunduran diri Wakil Bupati.
HMI mengecam keras pula, politisasi mempertahankan ketidak-jelasan status Wakil Bupati, lantang puluhan pengunjukrasa dari HMI tersebut dengan nada lantang dalam orasinya itu. ****(John).
Ketua Umum HMI Cabang Garut, Zamzam Hamzah dan Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa, Salim Sadi Al-Ambonie, Selasa, mengemukakan mundurnya Rd. Dicky Chandra dari jabatan Wakil Bupati, merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menunjukan betapa buruknya roda pemerintahan.
Mereka menilai semakin jauh dari cita-cita reformasi, sehingga kepastian hukum status Wabup semestinya mendapatkan perhatian serta keseriusan pihak DPRD, Gubernur Jawa Barat dan Mendagri sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku, katanya.
Menyusul jika kekosongan itu, dibiarkan berlarut-larut bisa menguntungkan bagi kelompok mafia birokrasi, yang menginginkan penguasaan atas birokrasi, ungkap pengunjukrasa dari kalangan HMI tersebut, saat melintasi ruas jalan Bundaran Simpang Lima.
HMI juga mendesak agar DPRD Garut secepatnya menggelar kembali rapat Paripurna, untuk memutuskan menolak atau menerima pengunduran diri Wakil Bupati dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, katanya.
Gubernur dan mendagri didesak bersikap profesional dan responsif terhadap kekisruhan di tubuh Pemkab Garut, juga mendesak agar setiap keputusan DPRD Garut melibatkan seluruh anggota Fraksi, bukan hanya Pimpinan Fraksi.
Proses dan hasil rapat paripurna harus dipublikasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Garut, untuk menyelesaikan polemik dan pro-kontra yang selama ini terjadi akibat pengunduran diri Wakil Bupati.
HMI mengecam keras pula, politisasi mempertahankan ketidak-jelasan status Wakil Bupati, lantang puluhan pengunjukrasa dari HMI tersebut dengan nada lantang dalam orasinya itu. ****(John).
0 comments:
Posting Komentar