Garut News, ( Selasa, 25/10 ).
"Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Jangan Sebatas Serimonial"
Rencana pembangunan bendung dan jaringan Irigasi Leuwigoong (Copong) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memerlukan pembebasan lahan sekitar 136,94 hektare, yang hingga 2009 lalu dibebaskan sekurangnya 92,73 hektare, sehingga masih memerlukan pembebasan lahan seluas 44,12 hektare.
Dengan estimasi anggaran Rp40 Miliar, guna memenuhi bendung dan genangan air 28,83 hektare, saluran induk (38,01 hektare), saluran sekunder (68,79 hektare), fasilitas kantor (1,10 hektare) serta fasilitas OP dan jalan masuk (0,21hektare), Selasa (25/10) ditinjau Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Dipl. HE.
Selama ini warga tani Garut mengharapkan, agar "Balai Besar Wilayah Sungai" (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, bisa membantu segera mewujudkan proyek tersebut, untuk menjawab keinginan masyarakat meningkatkan perekonomiannya.
Menyusul rencana selama ini, pada tahap pertama akan dibangun bendung genang seluas 28,83 hektare, selebihnya jaringan irigasi.
Sebelumnya Doni saputra, dari PPSDA BBWS Cimanuk- Cisanggarung mengatakan, pekerjaan bendungan dan jaringan tidak akan selesai jika salah satunya belum tuntas.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tata Cara Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Salah satu syarat pengajuan permohonan adalah pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.
Pengembangan Irigasi Leuwigoong pada tahun 2005/2006 sesuai dengan review disain oleh Nippon Koei, LTD melalui PSTL-II dengan arael seluas 5.313 ha ini, akan menyerap anggaran sebebasar Rp 250 Miliar untuk luas areal 5.313 ha.
Namun kendala yang masih belum terpecahkan hingga saat ini, masih belum terbebaskannya lahan seluas 44,12 ha, meliputi jalur yang melewati pabrik sulfur, tanah masyarakat di tepi jalan besar serta tanah masyarakat setelah talang Cimanuk.
Selain itu jalur yang melewati perumahan penduduk, tanah milik PT. KAI, kuburan, dan kolam masyarakat, permasalahan pembebasan tanah sebenarnya telah diserahkan kepada pihak pemerintah provinsi dan kabupaten, katanya.
Masyarakat Kabupaten Garut juga berharap, kunjungan Menteri Pekerjaan Umum bisa membuahkan segera terealisasinya mega proyek tersebut, atau tidak hanya sebatas kunjungan serimonial yang sekedar angin surga. ***(John).
"Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Jangan Sebatas Serimonial"
Rencana pembangunan bendung dan jaringan Irigasi Leuwigoong (Copong) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memerlukan pembebasan lahan sekitar 136,94 hektare, yang hingga 2009 lalu dibebaskan sekurangnya 92,73 hektare, sehingga masih memerlukan pembebasan lahan seluas 44,12 hektare.
Dengan estimasi anggaran Rp40 Miliar, guna memenuhi bendung dan genangan air 28,83 hektare, saluran induk (38,01 hektare), saluran sekunder (68,79 hektare), fasilitas kantor (1,10 hektare) serta fasilitas OP dan jalan masuk (0,21hektare), Selasa (25/10) ditinjau Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Dipl. HE.
Selama ini warga tani Garut mengharapkan, agar "Balai Besar Wilayah Sungai" (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, bisa membantu segera mewujudkan proyek tersebut, untuk menjawab keinginan masyarakat meningkatkan perekonomiannya.
Menyusul rencana selama ini, pada tahap pertama akan dibangun bendung genang seluas 28,83 hektare, selebihnya jaringan irigasi.
Sedangkan pembebasan tanah 44,12 ha yang diestimasikan memerlukan dana Rp40 miliar, jika seluruhnya dianggarkan pada APBD Kabupaten Garut, maka dipastikan porsi belanja wajib akan terserap habis.
Sehingga diperlukan duduk bersama dengan berbagai instansi terkait, mulai dari Kementraian PU, BBWS, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, para camat, Kepala Desa dan instasi terkait lainnya.
Sehingga diperlukan duduk bersama dengan berbagai instansi terkait, mulai dari Kementraian PU, BBWS, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, para camat, Kepala Desa dan instasi terkait lainnya.
Sebelumnya Doni saputra, dari PPSDA BBWS Cimanuk- Cisanggarung mengatakan, pekerjaan bendungan dan jaringan tidak akan selesai jika salah satunya belum tuntas.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tata Cara Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Salah satu syarat pengajuan permohonan adalah pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.
Pengembangan Irigasi Leuwigoong pada tahun 2005/2006 sesuai dengan review disain oleh Nippon Koei, LTD melalui PSTL-II dengan arael seluas 5.313 ha ini, akan menyerap anggaran sebebasar Rp 250 Miliar untuk luas areal 5.313 ha.
Namun kendala yang masih belum terpecahkan hingga saat ini, masih belum terbebaskannya lahan seluas 44,12 ha, meliputi jalur yang melewati pabrik sulfur, tanah masyarakat di tepi jalan besar serta tanah masyarakat setelah talang Cimanuk.
Selain itu jalur yang melewati perumahan penduduk, tanah milik PT. KAI, kuburan, dan kolam masyarakat, permasalahan pembebasan tanah sebenarnya telah diserahkan kepada pihak pemerintah provinsi dan kabupaten, katanya.
Masyarakat Kabupaten Garut juga berharap, kunjungan Menteri Pekerjaan Umum bisa membuahkan segera terealisasinya mega proyek tersebut, atau tidak hanya sebatas kunjungan serimonial yang sekedar angin surga. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar