Garut News ( Selasa, 31/11 ).
Ketua Komisi "D" DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman, MM menegaskan, jajarannya melakukan pemanggilan dan memintra keterangan dari Kepala Disdik setempat, Elka Nurhakimah, terkait adanya indikasi kuat oknum staf UPTD Pendidikan Cisompet, melakukan "Pungutan Liar" (Pungli) terhadap para guru honorer di Kecamatan Cisompet.
"Sangat prihatin juga menyesalkan peristiwa tersebut, guru honorer yang upahnya hanya Rp100 ribu/bulan justru dipotong, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja mereka, dalam melaksanakan proses belajar mengajar," ungkap Helmi Budiman kepada Garut News seusai mendapat penjelasan dari Elka Nurhakimah, Selasa.
Diantaranya, bisa menurunkan semangat mengajar para guru honorer di wilayah pedalaman Selatan Garut, sehingga dapat mengancam penurunan kualitas pendidikan itu sendiri, dan bagaimana bisa mewujudkan anak didik berkarakter, jika pengelola pendidikannya tidak berkarakter bagus, tegas Helmi.
Peristiwa tersebut, juga diperparah bersamaan berlangsungnya kegiatan Komisi "D", yang gencar menyosialisasikan Perda Kabupaten Garut Nomor; 11/2011 tentang Pendidikan, yang di dalamnya terdapat larangan tidak boleh melakukan pungutan apalagi liar.
Elka Nurhakimah kepada Komisi "D" antara lain menyatakan, pelaku oknum Pungli itu akan dilakukan pembinaan serta sanksi, diantaranya berupa mutasi, katanya.
Sebelumnya, perwakilan guru honorer berdatangan ke kabupaten, mengadukan dugaan Pungli oknum pegawai UPTD Cisompet, sebagaimana dikeluhkan Pengurus “Serikat Guru Indonesia”(SEGI) Garut Selatan, Sumpena.
Dia antara lain didampingi Sekretaris SEGI Garut Selatan, Dedi Sutisna dan Sekretaris PGRI Kecamatan, Eman Sulaeman, yang sangat mengharapkan mendapat perhatian Disdik Garut.
Berupa penjelasan langsung dari Kepala Disdik, Elka Nurhakimah terkait adanya Pungli terhadap guru honorer pada pelbagai sekolah di wilayah Cisompet, sekaligus oknum pelakunya segera diusut dan mendapatkan sanksi tegas.
Masih menurut Sumpena, Pungli dilakukan terhadap tunjangan fungsional para guru honorer Rp300 ribu setiap guru, tanpa menjelaskan alasannya.
Sehingga guru honorer di kecamatan tersebut, yang tercatat 26, setiap tahunnya hanya bisa memperoleh tunjangan fungsional Rp1.600.000 dibayar setiap satu semester.
Bahkan pada semester ini, setiap guru honorer diharuskan menyetorkan Rp200 ribu per orang, dilakukan dengan modus seluruhnya diharuskan berdatangan ke kantor UPTD Pendidikan Cisompet, untuk menyetorkan uangnya pada seorang staf UPTD.
Selain itu, diharuskan menandatangani surat bermaterai, berupa pernyataan pemberian uang secara sukarela tanpa unsur pemaksaan.
Maka kedatangan mereka ke Disdik Garut, tertumpu harapan agar UPTD Cisompet bisa secepatnya mengembalikan uang guru honorer yang ditelikung.****(John).
Ketua Komisi "D" DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman, MM menegaskan, jajarannya melakukan pemanggilan dan memintra keterangan dari Kepala Disdik setempat, Elka Nurhakimah, terkait adanya indikasi kuat oknum staf UPTD Pendidikan Cisompet, melakukan "Pungutan Liar" (Pungli) terhadap para guru honorer di Kecamatan Cisompet.
"Sangat prihatin juga menyesalkan peristiwa tersebut, guru honorer yang upahnya hanya Rp100 ribu/bulan justru dipotong, sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kinerja mereka, dalam melaksanakan proses belajar mengajar," ungkap Helmi Budiman kepada Garut News seusai mendapat penjelasan dari Elka Nurhakimah, Selasa.
Diantaranya, bisa menurunkan semangat mengajar para guru honorer di wilayah pedalaman Selatan Garut, sehingga dapat mengancam penurunan kualitas pendidikan itu sendiri, dan bagaimana bisa mewujudkan anak didik berkarakter, jika pengelola pendidikannya tidak berkarakter bagus, tegas Helmi.
Peristiwa tersebut, juga diperparah bersamaan berlangsungnya kegiatan Komisi "D", yang gencar menyosialisasikan Perda Kabupaten Garut Nomor; 11/2011 tentang Pendidikan, yang di dalamnya terdapat larangan tidak boleh melakukan pungutan apalagi liar.
Elka Nurhakimah kepada Komisi "D" antara lain menyatakan, pelaku oknum Pungli itu akan dilakukan pembinaan serta sanksi, diantaranya berupa mutasi, katanya.
Sebelumnya, perwakilan guru honorer berdatangan ke kabupaten, mengadukan dugaan Pungli oknum pegawai UPTD Cisompet, sebagaimana dikeluhkan Pengurus “Serikat Guru Indonesia”(SEGI) Garut Selatan, Sumpena.
Dia antara lain didampingi Sekretaris SEGI Garut Selatan, Dedi Sutisna dan Sekretaris PGRI Kecamatan, Eman Sulaeman, yang sangat mengharapkan mendapat perhatian Disdik Garut.
Berupa penjelasan langsung dari Kepala Disdik, Elka Nurhakimah terkait adanya Pungli terhadap guru honorer pada pelbagai sekolah di wilayah Cisompet, sekaligus oknum pelakunya segera diusut dan mendapatkan sanksi tegas.
Masih menurut Sumpena, Pungli dilakukan terhadap tunjangan fungsional para guru honorer Rp300 ribu setiap guru, tanpa menjelaskan alasannya.
Sehingga guru honorer di kecamatan tersebut, yang tercatat 26, setiap tahunnya hanya bisa memperoleh tunjangan fungsional Rp1.600.000 dibayar setiap satu semester.
Bahkan pada semester ini, setiap guru honorer diharuskan menyetorkan Rp200 ribu per orang, dilakukan dengan modus seluruhnya diharuskan berdatangan ke kantor UPTD Pendidikan Cisompet, untuk menyetorkan uangnya pada seorang staf UPTD.
Selain itu, diharuskan menandatangani surat bermaterai, berupa pernyataan pemberian uang secara sukarela tanpa unsur pemaksaan.
Maka kedatangan mereka ke Disdik Garut, tertumpu harapan agar UPTD Cisompet bisa secepatnya mengembalikan uang guru honorer yang ditelikung.****(John).
0 comments:
Posting Komentar