Garut News, ( Kamis, 13/1 ).
Pembukaan isi display scoring nilai seluruh peserta seleksi CPNSD Kabupaten Garut 2010, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, dinilai bisa dijadikan bukti awal untuk mengungkap berbagai bentuk kecurangan.
Demikian salah satu pernyataan sikap yang dikemukakan Aliansi Peduli Garut (APG), organisasi taktis terdiri gabungan masyarakat perorangan, LSM, organisasi masyarakat dan mahasiswa, di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Kamis.
Mereka juga menolak tegas hasil seleksi CPNSD tersebut, dan menuntut Bupati mempertanggungjawabkan penerbitan pengumuman kelulusan CPNSD, tertanggal 14 Desember 2010, sebagaimana diungkapkan Koordinator APG, Geri Muzayyin.
Panitia CPNSD dituntut pula transfaran memberikan informasi publik, terkait proses seleksinya, terdiri pembentukan panitia seleksi CPNSD Garut 2010, serta penentuan quota dan formasi CPNSD nya.
Selain itu, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga atau Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (PPSML) Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) dalam proses seleksi CPNSD 2010.
Kemudian kunci jawaban test seleksi, membuka berkas lembar jawaban ujian seleksi CPNSD jika diminta, menindaklanjuti isu dan fakta mengenai kecurangan selama ini, menuntut pembatalan dan menuntut Gubernur Jabar ikut bertanggungjawab.
Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi kecurangan, mendesak anggota DPRD secara bulat menyepakati penggunaan hak angket CPNSD Gate 2010, menuntut Ketua DPRD menertbitkan nota pembatalan pemberkasan CPNSD 2010.
Menutup penyelenggaraan seleksi CPNSD di tahun-tahun mendatang, serta mendesak Bupati dan Wakil Bupati untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu mengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan reformasi birokrasi, tegasya.
Sebelumnya para pengunjukrasa berorasi di depan Kejaksaan Negeri Garut, agar lembaga penegakan hukum tersebut bisa mengusut tuntas indikasi kecurangan, dilanjutkan mendatangi Kantor BKD setempat.
Seorang pengunjukrasa dengan lantang menyatakan di hadapan Ketua dan para anggota DPRD, kekisruhan proses seleksi CPNSD akibat mapia birokrasi yang tidak bermoral, sehingga kelak bisa melahirkan PNS garong di Kabupaten Garut.
Bahkan katanya, di Kabupaten Garut terdapat mapia anti reformasi, tegasnya dengan nada lantang sambil menyebutkan nama beberapa pejabat eselon dua.
Mereka juga secara bergantian mengkritisi dan menghujat kinerja DPRD, yang antara lain dinilai melakukan kebohongan dan tidak aspiratif, termasuk Bupati Aceng H.M Fikri yang tidak mau hadir di ruang sidang paripurna tersebut.
Wakil Ketua DPRD, Lucky Lukmansyah Trenggana mengatakan, menerima dengan ikhlas berbagai kritikan termasuk hujatan para pengunjukrasa, sebagai bentuk koreksi untuk melakukan perbaikan ke depan, katanya.
Sementara itu Ketua DPRD, Ahmad Bajuri dan Wakil Lucky Lukmansyah Trenggana, antara lain berjanji akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus proses seleksi CPNSD 2010.
Dari hasil Panja tersebut, DPRD akan menentukan sikap untuk menggunakan haknya, termasuk hak angket maupun dilanjutkan dengan hak interpelasi, ungkap mereka.
Merekka juga tidak akan mengijinkan diselenggarakan seleksi CPNSD 2011 sebelum permasalahan tersebut termasuk mekanismenya bisa dibenahi, katanya.
Ditengah aksi APG, kalangan mahasiswa maupun GMNI juga menggelar aksi yang antara lain mengakibatkan pecahnya kaca pintu kantor bupati, pengunjukrasa juga membakar ban bekas di depan gedung DPRD dan berdialog dengan legislatif. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar