Lembaga perbankan manapun dan dimanapun, hingga kini dinilai masih belum optimal berpihak pada Usaha Menengah Kecil (UMK), melainkan cenderung pada sektor konsumtif, yang debiturnya memiliki kepastian jaminan aman seperti kalangan PNS.
Padahal banyak pelaku usaha kecil dan mikro, memiliki kelayakan usaha untuk mendapatkan kredit, namun terbentur persyaratan teknis perbankan, ujar Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut, H. Budiman, SE, M.Si kepada Garut News, Rabu.
Kondisi tersebut, selama ini kerap dikritisi berbagai pihak akibat tidak sesuai dengan harapan, sehingga lembaga perbankan dinilai kurang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, katanya.
Prinsip kehati-hatian perbankan, menyebabkan kecenderungan layaknya badan usaha untuk memilih sektor yang lebih kecil resikonya, termasuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga tidak seindah yang dipromosikan.
Sehingga pemkab Garut, antara lain memediasi dengan BPN yang siap membantu proses sertivikasi tanah, sebagai agunan serta dorongan pada UMKM agar memiliki persyaratan teknis yang ditentukan perbankan.
Pemkab merencanakan memberikan subsidi bunga, bagi UMK yang mendapat pinjaman atau kredit perbankan, serta sarjana pendamping untuk merencanakan pemanfaatan anggaran UMKM, katanya.
Selain itu berkoordinasi dengan Disperindag, Koperasi dan UKM menginventarisir sekitar 240 pelaku usaha mikro serta empat kelompok sektor pertanian juga kehutanan, ungkap Budiman. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar