Garut News, ( Sabtu, 5/2 ).
Gencarnya desakan pembatalan hasil seleksi CPNSD Pemkab Garut 2010, semakin menguat menyusul kini berlangsung proses persidangan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Dua penggugat melalui Jaringan Pemantau (JP) Tipikor sejak Januari lalu berhadapan dengan pihak tergugat, masing-masing Bupati Garut, Aceng H.M Fikri dan Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, yang sekurangnya telah menjalani dua kali persidangan.
Bahkan di tengah proses persidangan yang belum memasuki pokok materi itu, dipastikan Rabu (9/2), Aliansi Peduli Garut (APG) melalui Clean Gouvernment (CG) menyampaikan gugatan serupa, tegas Koordinator APG juga Direktur Litigasi CG, Geri Muzayyin kepada Garut News, Sabtu.
Peluang intervensi terhadap proses Peradilan tersebut, dilakukan sebagai wujud “concern” APG dan CG terhadap agenda reformasi birokrasi terutama mengenai proses perekrutan CPNSD sebagai pintu gerbang untuk mewujudkan kalangan birokrat berkredibilitas.
Selain itu sebagai wujud upaya yang elegan mengusungnya ke ranah hukum, sebab desakan politis yang telah dilakukan meski mewujudkan Panitia Khusus (Pansus) CPNSD “gate”, tetapi hingga sekarang kinerja malahan jadwal kegiatan Pansus itu masih belum jelas.
Sehingga dengan mengusung beragam indikasi kecurangan maupun kekeliruan seluruh proses penerimaan CPNSD ke PTUN, diharapkan bisa segera diketahui dengan kepastian hukum tentang salah dan tidaknya, ujar Muzayyin.
Dia juga mengingatkan, upaya institusinya ini sebagai proses pembelajaran dari masyarakat, bahwa jangan main-main atau menganggap sepele dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka pihaknya pun telah membentuk Tim Khusus pemantau kinerja Pansus DPRD.
Masih menurut Geri, aparat pemerintahan sekarang semakin nyaris menyerupai fenomena tabung gas tiga kilogram, kerap meledak jika terdapat permasalahan maupun mulai reaktifnya masyarakat mengaktualisasikan haknya secara pragmatis termasuk demo secara besar-besaran.
Para abdi negara dan masyarakat itu, umumnya “adem ayeum” atau langka melakukan langkah antisipasi menanggulangi permasalahan riel masyarakat, jika tidak diingatkan dengan unjukrasa dan demo besar-besaran, yang semestinya tak perlu terjadi, katanya. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar