Garut News, ( Kamis, 17/2 ).
Ketua Komisi A DPRD Garut, Nono Kusyana menegaskan, selama ini APBD di daerahnya tidak sehat maupun sakit berat, menyusul belanja tidak langsung selalu lebih besar dari pada belanja langsung, bahkan sama sekali tidak sepadan serta tidak rasional.
Padahal minimal masing-masing alokasi belanja berbanding 50 persen, tetapi kenyataannya 70 persen berbanding 30 persen, padahal idealnya 70 berbanding 30 mengakibatkan sangat sulit untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, tegasnya, Kamis.
Saat menerima pengunjukrasa damai dari “Barisan Anak Indonesia Bersatu” (BAIS) bersama Pembinanya Asep Iman Susanto, yang antara lain melaporkan beragam indikasi kecurangan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin).
Kemudian mengkritisi Perda Nomor. 2/2007 tentang perparkiran, serta bantuan sosial (Bansos) 2010, diindikasikan banyak dinikmati kalangan tertentu yang memiliki kedekatan dengan kalangan legislatif, katanya.
Bahkan disinyalir kuat, terdapat seseorang yang bisa mendapatkan dana Bansos bagi lima hingga enam profosal yang disusun dan dimilikinya sendiri.
Kondisi tersebut diperparah, fiktifnya kegiatan yang bersumber dari Bansos itu, diantaranya proyek pengembangan jamur, malahan sarananya kini menjadi gudang kayu bakar atau suluh.
Asep Iman Santoso kepada Garut News, mengemukakan lembaganya tetap “concern” melakukan pengawalan sekaligus pengawasan beragam indikasi kecurangan tersebut, termasuk berupaya keras agar tidak terjadi pada penggunaan APBD 2011.
Sehingga pihaknya memberikan laporan secara langsung, atas kejanggalan selama ini secara kepada kalangan Komisi A DPRD setempat, tegasnya. ****(John).
0 comments:
Posting Komentar