Garut News, ( Senin, 14/2 ).
Ketua Fraksi PKS DPRD Garut, Ir Wawan Kurnia kepada Garut News, Senin, mengingatkan, keterlambatan pengesahan RAPBD menjadi APBD 2011 antara lain akibat lambatnya kinerja eksekutif, yang juga terlambat menyampaikannya kepada legislatif.
Selain itu, juga proses pembahasannya kerap terhambat cukup banyaknya kelompok masyarakat, yang beraudensi dengan panitia anggaran untuk menyampaikan aspirasi terkait RAPBD 2011, katanya.
Namun masyarakat pun memiliki hak melakukan penilaian, jika keterlambatan pengesahan APBD tersebut, dinilai pula akibat terdapat anggota DPRD sering membolos atau malas bekerja.
Meski selama ini, panitia anggaran terus berupaya menuntaskan pembahasannya, karena diharapkan bisa segera tuntas dan disyahkan menjadi APBD, tegas Wawan Kurnia.
Menyusul keterlambatan APBD 2011, sejak 31 Januari lalu telah diingatkan Depdagri, namun tidak mungkin DPRD terlalu tergesa-gesa, karena seluruh proses pembahasannya pelu dilakukan secara normatif.
Didesak pertanyaan kendati setiap tahun anggaran dana APBD termasuk PAD mengalami peningkatan, tetapi belanja langsungnya setiap tahun cenderung menurun, dia mengemukakan justru fenomena itu, yang saat ini tengah dibahas dalam berbagai kesempatan sinkronisasi.
Sehingga Pemkab juga diingatkan, agar mengendalikan proses penerimaan CPNSD, sebab tidak mustahil di tahun-tahun mendatang seluruh APBD terserap belanja tidak langsung, atau sama-sekali tidak terdapat alokasi pendanaan untuk belanja langsung, ungkap Wawan Kurnia.
Pihaknya pun, akan mempertanyakan dasar maupun pijakan serta batasan pemberian tunjangan pendapatan tambahan, pada beberapa SOPD yang nilainya diindikasikan cukup besar dibandingkan tunjangan serupa pada pegawai di SOPD lainnya. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar