Gelombang pendemo dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Garut, kembali mendesak Bupati Aceng H.M Fikri agar segera kembali ke “Kobong” maupun Pondok Pesantren (Ponpes), dengan terlebih dahulu menanggalkan jabatannya atau mundur.
Lima puluhan lebih pendemo dengan Koordinator Lapangan, Shata Euis Farida membawa beragam atributnya menduduki ruang sidang paripurna DPRD, bahkan banyak diantaranya berdiri diatas meja anggota dewan sambil meneriakan beragam hujatan terhadap bupati. Rabu.
Mereka menolak ditemui Ketua Komisi A beserta beberapa anggota dewan lainnya, melainkan tetap bersikeras ingin langsung berhadapan dengan Ketua DPRD, Ahmad Bajuri, SE dengan ancaman akan tetap menduduki gedung DPRD.
Pendemo antara lain menilai, bupati tidak konsisten maupun tidak menjalankan kontrak politiknya sejak pasca pelantikan dua tahun lalu, kondisi perekonomian masyarakat terpuruk serta mandegnya proses reformasi birokrasi.
Sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali bupati harus segera mundur dan kembali ke Kobong, dalam orasi mereka secara bergantian dengan nada lantang, serta teriakan riuh.
Jajang dari Fraksi PDI – Perjuangan kepada Garut News mengemukakan, seluruh aspirasi yang diusung pengunjukrasa akan segera dibicarakan dalam rapat Fraksi, kemudian secepatnya dibawa kepada Ketua DPRD Garut.
Secara terpisah Koordinator Aliansi Peduli Garut yang juga Direktur Advokasi dan Litigasi Clean Governance (CG), Geri Muzayyn kepada Garut News juga mengemukakan, terjadinya aksi demo tersebut, diindikasikan pemerintah daerah khususnya kepala daerah tidak pro aktif dan komunikatif.
Melainkan hanya selalu menunggu adanya reaktif massa, padahal idealnya senantiasa bisa melakukan antisipatif, tidak ada salahnya menjalin komunikasi dengan kalangan pemuda dan mahasiswa, imbuhnya.
Para pendemo itu, dinilai murni atau tidak memiliki muatan apapun, mereka hanya geram dan jengkel, menyaksikan carut-marutnya jalannya pemerintahan di Kabupaten Garut, mereka refleksikan dengan bahasa serta karakter anak muda.
Sedangkan cara mereka menduduki ruang sidang paripurna, termasuk berdiri diatas meja anggota dewan, menunjukan semakin tidak berwibawanya lembaga legislatif, karena meski gedung DPRD milik rakyat, namun merupakan simbol kedaulatan rakyat, yang patut diberlakukan dengan etika, katanya.
Aparat penegak hukum pun, hendaknya jangan hanya diam dengan alibi untuk mewujudkan situasi kondusif, melainkan sepatutnya bisa tampil sebagai media guna mempertemukan pendemo dengan Pimpinan Dewan atau kalangan birokrat.
Selain itu, unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Garut, jangan justru seluruhnya keluar, tetapi harus ada diantaranya yang bertada di tempat setiap harinya, ungkap Geri. ***(John).
Akhir2 ini Garut diperintah oleh sekelompok JIN KAFIR. Bagaimana tidak, mereka tdk terlihat td dampak kerugiannya nyata. Kala Bupati ke LN, Wabup, Sekda, bbrp pjbt esselon II terkait tdk tahu menahu dgn dalih tdk dibawa2 menentukan kebijakan, bbrp SOPD kosong penghuni. Benar2 SILUMAN.....!!!
BalasHapus