Aktivis “Aliansi Peduli Garut” (APG) terdiri berbagai elemen termasuk “Clean Governance” (CG), Junaidin Basri, M.Pd berpendapat, proses seleksi penerimaan CPNSD di daerahnya, diindikasikan kuat sarat mapia transaksi kejahatan.
Maupun diduga sebagai ajang persekongkolan kejahatan, yang dilakukan kalangan birokrasi di daerah, sehingga sangat dikhawatirkan pada lima hingga 20 tahun mendatang bisa mengakibatkan jeleknya jasa layanan publik, tegas Junaidin Basri kepada Garut News, Rabu.
Dia mengaku sangat pesimis, menyusul terdapatnya sinyalemen penodaan terhadap proses seleksi penerimaan CPNSD, padahal seleksi penerimaan CPNSD merupakan instrumen penting dalam organisasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik dan bersih.
Baik bagi masyarakat serta jalannya pemerintahan yang berwibawa, tetapi kenyataannya komunitas birokrasi Pemkab/Setda Garut, semakin mengindikasikan menjadi perkumpulan keluarga maupun beberapa kelompok.
Karena itu, tirani tersebut harus ditiadakan, maka APG beserta berbagai elemen organisasinya, akan segera menggelar demo besar-besaran, mendesak DPRD secepatnya melaksanakan hak angket, termasuk penyidikan terhadap kecurangan penerimaan CPNSD.
Dengan menurunkan sekurangnya dua ribu massa, juga akan mendatangi Kejaksaan Negeri setempat, sekaligus mengusung refleksi kepemimpinan independen selama dua tahun terakhir, serta APBD 2009 dan 2010, yang juga diduga kuat terdapat kecurangan penggunaannya.
Menyikapi situs resmi Pemkab Garut, yang masih belum mempublikasikannya display perangkingan nilai hasil seleksi CPNSD, Junaidin Basri menyatakan, itulah ciri khas oknum pemerintah selama ini, kerap menyumbat informasi yang benar dan jujur.
Padahal situs resmi itu, menyerap biaya pemerintah yang juga uang rakyat, namun hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, tidak serta dipenuhi jika tidak dilakukan pemaksaan, katanya.
Koordinator lapangan aksi, yang akan menggelar demo, long mach serta teatherikal, Rahmat Sholeh mengatakan, aksi ini diperuntukan pula bagi mereka yang selama ini di dzolimi dalam seleksi penerimaan CPNSD, mereka bisa ikut serta.
Rahmat Sholeh berpendapat, seleksi penerimaan CPNSD di Kabupaten Garut selama ini tidak bebas KKN, yang dinilainya merupakan kejahatan yang teroganisir, tegasnya dengan nada lantang. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar