Garut News, ( Minggu, 30/1 ). Kabupaten Garut, Jawa Barat, dinilai memungkinkan bahkan bisa dijadikan laboratorium politik secara nasional, menyusul fenomena “independen” masih merupakan pranata politik yang belum dilembagakan.
Sehingga wakil rakyat di parlemen, harus terdorong melakukan kajian secara politis juga empiris, terkait semula mungkin masyarakat tak ingin berpolitik tetapi doyan berada di dalam ranah kekuasaan, ungkap Koordinator Aliansi Peduli Garut (APG), Geri Muzayyin, Minggu.
Namun dalam kenyataannya fenomena “independen” tersebut, jika terus-menerus dibiarkan tidak mustahil dapat dijadikan perangkat manipulasi, akibat ketidak jelasan payung hukum serta mekanisme dan keorganisasiannya, atau tidak seperti halnya parpol.
Individu Aceng H.M Fikri menjadi Pengurus Salah Satu Parpol di Provinsi Jabar, juga belum ditemukan payung hukum yang dia langgar, ujar Muzayyin yang juga Direktur Clean Gouvernment (CG) DPC Kabupaten Garut.
Sedangkan masyarakat memilih bupati dari calon independen, kemungkinan pula akibat lunturnya kepercayaan terhadap eksistensi Parpol pada waktu itu, katanya.
Tetapi menjelang di tengah perjalanan kekuasaannya, sosok independen beranjak menjadi Pengurus Parpol, yang barangkali secara moral etika berpolitik merupakan pembangkangan terhadap konsistensi komitmen awalnya.
Karena itu, wakil rakyat di parlemen saatnya melakukan kajian ilmiah juga kajian politis secara serius, untuk menyikapi fenomena berpolitik di Kabupaten Garut sebagai satu-satunya kabupaten di Indonesia, yang pimpinannya dari independen.
Atau tetap dibiarkan menggelinding, agar masyarakatnya kini dan mungkin ke depan tetap memiliki bapak independen yang berparpol, ungkap Geri menambahkan. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar