Garut News, ( Selasa, 5/10 ).
Dana milik nasabah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bungbulang, yang telah dilikuidasi Bank Indonesia (BI), mencapai sekurangnya Rp11,7 miliar, sedangkan aset yang dimiliki lembaga perbankan tersebut sekitar Rp14 miliar.
Sedangkan opsi yang akan ditempuh untuk mengembalikan dana milik nasabah, sambil berlangsung proses pengambilalihan kepemilikan lembaga perbankan itu kepada pemerintah daerah, dilaksanakan pula tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ungkap Bupati Garut, Aceng H.M Fikri kepada Garut News, Selasa.
Karena jika hanya menunggu tuntasnya proses pengambilalihan kepemilikan, maka dipastikan sangat lama, karena harus diawali kajian yuridis serta pembahasan di DPRD, yang bisa menelan waktu sangat panjang, katanya.
Menyusul kalangan nasabah yang banyak menyimpan uangnya, semakin mendesak pengembalian dana mereka, sejak beberapa tahun terakhir, ungkap Bupati.
Maka dengan adanya opsi itu, pihak LPS pun minta surat secara resmi, yang pada dua hingga tiga hari mendatang juga akan dilaksanakan kajiannya, tambah Aceng H.M Fikri.
Didesak pertanyaan Garut News mengenai kredit macet pada PD BPR PK Tarogong, menurut Bupati, nilai asetnya jauh lebih kecil dibawah beban, yang persoalannya tidak terlepas dari pihak pemilik.
Pemkab Garut sebagai unsur pemilik, tidak memiliki dasar hukum kuat untuk mengalokasikan bantuan pendanaannya dari APBD setempat, karena tidak terdapat kode rekeningnya, sedangkan nasabah pemilik dana, juga terus-menerus mendesak pengembalian uang tabungan mereka.
Sementara itu, sumber lainnya mengemukakan, tidak mustahil masalah BPR Tarogong ini bisa menimbulkan adanya “class action” dari masyarakat nasabah yang selama ini merasa dirugikan. *** (John).
Dana milik nasabah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bungbulang, yang telah dilikuidasi Bank Indonesia (BI), mencapai sekurangnya Rp11,7 miliar, sedangkan aset yang dimiliki lembaga perbankan tersebut sekitar Rp14 miliar.
Sedangkan opsi yang akan ditempuh untuk mengembalikan dana milik nasabah, sambil berlangsung proses pengambilalihan kepemilikan lembaga perbankan itu kepada pemerintah daerah, dilaksanakan pula tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ungkap Bupati Garut, Aceng H.M Fikri kepada Garut News, Selasa.
Karena jika hanya menunggu tuntasnya proses pengambilalihan kepemilikan, maka dipastikan sangat lama, karena harus diawali kajian yuridis serta pembahasan di DPRD, yang bisa menelan waktu sangat panjang, katanya.
Menyusul kalangan nasabah yang banyak menyimpan uangnya, semakin mendesak pengembalian dana mereka, sejak beberapa tahun terakhir, ungkap Bupati.
Maka dengan adanya opsi itu, pihak LPS pun minta surat secara resmi, yang pada dua hingga tiga hari mendatang juga akan dilaksanakan kajiannya, tambah Aceng H.M Fikri.
Didesak pertanyaan Garut News mengenai kredit macet pada PD BPR PK Tarogong, menurut Bupati, nilai asetnya jauh lebih kecil dibawah beban, yang persoalannya tidak terlepas dari pihak pemilik.
Pemkab Garut sebagai unsur pemilik, tidak memiliki dasar hukum kuat untuk mengalokasikan bantuan pendanaannya dari APBD setempat, karena tidak terdapat kode rekeningnya, sedangkan nasabah pemilik dana, juga terus-menerus mendesak pengembalian uang tabungan mereka.
Sementara itu, sumber lainnya mengemukakan, tidak mustahil masalah BPR Tarogong ini bisa menimbulkan adanya “class action” dari masyarakat nasabah yang selama ini merasa dirugikan. *** (John).
0 comments:
Posting Komentar