Garut News, ( Senin, 25/10 ).
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, H. Hilman Faridz, SE, M.Si menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat, agar segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski temuan di Kabupaten Garut, dinilainya masih relatif ringan dibandingkan daerah lainnya, termasuk salah-satu SKPD yang harus mengembalikan Rp80 juta, dikarenakan potensi sumber dananya belum tergarap akibat keterbatasan biaya operasional.
Kepada Garut News, Senin juga mengemukakan, digelarnya diskusi prosedur tetap, termasuk tugas pokok dan fungsi tenaga akhli serta dievaluasinya kelembagaan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) N0. 41/2007, katanya.
Diantaranya pembentukan Kelembagaan Pemuda dan Olahraga, lembaga baru yang diurai dari Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya (Pertacip), juga diurai dari Disnakanla, agar masing-masing terdapat instansi Kelautan dan Peternakan.
Kajiannya dilaksanakan secara ilmiah, bekerjasama dengan salah satu Universitas Negeri di Bandung, termasuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, tegasnya.
Ditemui terpisah Kepala Dinas Pendidikan setempat, H. Komar. M, M.Pd menyatakan, tidak menapikan adanya warga Kabupaten Garut yang masih mengalami buta aksara.
Sedangkan pemanfaatan dana bantuan Provinsi Jawa Barat Rp3 miliar lebih, untuk penanggulangan buta aksara, tengah diselesaikan dan ditelisik indikasi adanya penyimpangan.
Dia juga mengaku, baru pulang studi banding dari Negeri Tirai Bambu Cina, atas undangan bersama SMK, sehingga SMK Politeknik di Cina patut ditiru otoritasnya menentukan produk sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar.
Bahkan saat ini SMK di Garut, tengah merancang produk laptop, yang dipastikan berharga murah, katanya. ***(John).
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, H. Hilman Faridz, SE, M.Si menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat, agar segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski temuan di Kabupaten Garut, dinilainya masih relatif ringan dibandingkan daerah lainnya, termasuk salah-satu SKPD yang harus mengembalikan Rp80 juta, dikarenakan potensi sumber dananya belum tergarap akibat keterbatasan biaya operasional.
Kepada Garut News, Senin juga mengemukakan, digelarnya diskusi prosedur tetap, termasuk tugas pokok dan fungsi tenaga akhli serta dievaluasinya kelembagaan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) N0. 41/2007, katanya.
Diantaranya pembentukan Kelembagaan Pemuda dan Olahraga, lembaga baru yang diurai dari Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya (Pertacip), juga diurai dari Disnakanla, agar masing-masing terdapat instansi Kelautan dan Peternakan.
Kajiannya dilaksanakan secara ilmiah, bekerjasama dengan salah satu Universitas Negeri di Bandung, termasuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, tegasnya.
Ditemui terpisah Kepala Dinas Pendidikan setempat, H. Komar. M, M.Pd menyatakan, tidak menapikan adanya warga Kabupaten Garut yang masih mengalami buta aksara.
Sedangkan pemanfaatan dana bantuan Provinsi Jawa Barat Rp3 miliar lebih, untuk penanggulangan buta aksara, tengah diselesaikan dan ditelisik indikasi adanya penyimpangan.
Dia juga mengaku, baru pulang studi banding dari Negeri Tirai Bambu Cina, atas undangan bersama SMK, sehingga SMK Politeknik di Cina patut ditiru otoritasnya menentukan produk sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar.
Bahkan saat ini SMK di Garut, tengah merancang produk laptop, yang dipastikan berharga murah, katanya. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar