Garut News, ( Senin, 27/12 ).
Jajaran Komisi D DPRD Garut yang membidangi Kesra, mendesak Bupati setempat agar segera memperbaiki kualitas jasa layanan publik, dalam memasuki tahun 2011 mendatang.
Menyusul selama ini marak dikeluhkan masyarakat, mengenai belum adanya hasil permbangunan yang monumental, melainkan pihak eksekutif nyaris hanya disibukan aktivitas serimonial, yang nuansanya sebatas “ngabebenjokeun” masyarakat.
Demikian antara lain benang merah perbincangan Ketua Komisi D DPRD, dr H. Helmi Budiman, MM dengan Garut News, Senin, seputar repleksi kinerja bupati selama rentang waktu 2010.
Helmi juga mengingatkan, terhambatnya pengesahan APBD 2011 karena masih belum adanya jabatan Sekda definitif, bisa berakibat APBD 2011 sama dengan APBD 2010, baik nilai maupun peruntukannya, padahal kondisinya jauh berbeda.
APBD 2010 sekitar Rp1,4 triliun sedangkan RAPBD 2011 sekitar Rp1,5 triliun, itupun jika mengalami kenaikan sepuluh persen. Katanya.
Keterlambatan pengesahan APBD 2011, juga dapat menghambat pelaksanaan program menyangkut jasa layanan publik, terutama di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
Terlebih lagi saat ini sekitar 80 persen dari 50.000 an ibu hamil di Kabupaten Garut mengalami anemia, bahkan belasan wilayah kecamatan mengalami kekurangan yodium, yang berakibat menurunnya produktivitas, serta janin yang lahir dengan “Berat Badan Rendah” (BBR).
BBR ini, juga sebagai penyebab utama kematian bayi, bahkan anemia bisa membahayakan ibu melahirkan jika terjadi kasus pendarahan, ungkap Helmi Budiman, menambahkan.
Namun kembali diingatkan, agar Bupati memfokuskan pada perbaikan layanan public, diantaranya pada jasa layanan RSU dr Slamet Garut, meski berpredikat Badan Layanan Umum (BLU), tetapi tidak dilanjutkan dengan kebijakan lainnya, diantaranya belum adanya Perbub. Standar Pelayanan Minimal serta kerjasama dengan pihak lain, agar menjadi BLU professional.
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, SE kepada Garut News mengemukakan pula, tidak akan disahkannya APBD 2011 sebagai upayanya mendesak eksekutif agar segera bisa memiliki Sekda yang definitif, katanya. *** (John).
0 comments:
Posting Komentar