Garut News, ( Kamis, 30/12 ).
Aliansi Peduli Garut (APG) termasuk “Clean Governance” (CG) DPC Kabupaten setempat mengingatkan, display hasil seleksi CPNSD 2010, yang diproduk Universitas Indonesia (UI) bukan merupakan rahasia Negara.
Melainkan merupakan ranah publik, yang semestinya bisa segera dipublikasikan oleh situs resmi milik Pemkab Garut, sebagai media keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14/2008.
Penegasan tersebut mengemuka dari Koordinator APG yang juga Direktur Advokasi dan Litigasi CG, Geri Muzayyn, juga ditegaskan aktivis APG masing-masing Edi Afif(51) serta Ir Kusnadi, kepada Garut News secara terpisah, Kamis.
Geri berpendapat, terdapat dugaan saling menutup–nutupi untuk membuat masyarakat jenuh dan bosan menyikapinya, terkait masih belum disiarkannya pada situs milik Pemkab tersebut, menyusul sebelumnya Wakil Bupati, Rd. Diky Chandra dan Kepala BKD, Djadja Sudardja menyatakan bersedia menyiarkannya.
Bahkan Djadja Sudardja mengaku telah menyerahkannya kepada bagian Informatika, sedangkan alasan tidak tersedia sarana untuk melakukan “scan”, malahan kini beralasan menunggu surat resmi permohonan dari BKD untuk ditayangkan, dinilai “aya-aya wae” (sebagai alasan yang mengada-ada).
Padahal masyarakat terutama para peserta seleksi yang tidak lulus, sangat berharap bisa menyaksikan scoring nilai penyebab ketidak lulusannya, karena yang diumumkan hanya nama peserta seleksi yang dinyatakan lulus CPNSD, katanya.
Sehingga diperlukan itikad baik, sebab jika tidak terdapat indikasi kecurangan, mengapa harus takut mengumumkan display, justru dengan ditutup tutupi bisa menimbulkan permasalahan baru, akibat semakin merebaknya kecurigaan publik, imbuh Edi Afif.
Kusnadi juga mengemukakan, situs resmi Pemkab Garut, juga berkewajiban mempresentasikan data base sistem informasi kepegawaian serta keuangan Pemkab, karena sebagai pintu gerbang info Garut, untuk menunjang reformasi birokrasi yang bersih, katanya.
APG dan CG juga akan melakukan gugatan perdata, jika surat resmi CG tertanggal 22 Desember 2010, mengenai Permohonan beraudensi dengan jajaran Komisi A DPRD Garut, setelah sepuluh hari kerja diterima secara patut, masih tidak digubris Komisi A DPRD setempat, katanya. ****(John).
0 comments:
Posting Komentar