FRAKSI PKS PERTANYAKAN PENYEBAB PENURUNAN RETRIBUSI PARKIR

Garut Kian Sarat Disesaki Beragam Jenis Kendaraan Bermotor, Namun Retribusi Parkir Alami Penurunan, Merupakan Pertanyaan Tajam Fraksi PKS. ( Foto : Ahen ).

Garut News, ( Senin malam, 6/9 ).

     Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Garut, mempertanyakan penyebab penurunan retribusi parkir, karena secara kasat mata perparkiran di Kabupaten Garut semakin ramai.

     Bahkan nyaris sulit mencari ruas jalan yang bebas parkir, tegas Fraksi yang diketuai Ir Wawan Kurnia dan Sekretarisnya, Imron Rosyadi, Lc dalam pandangan umumnya terhadap pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2010, Senin malam.

     Padahal secara keseluruhan pendapatan dalam RAPBD perubahan tersebut, naik Rp27 miliar lebih, tetapi komponen PAD terjadi penurunan meski jumlahnya relatif kecil, katanya pada sidang paripurna yang berakhir Pukul 23.12 WIB.

       Selain itu dipertanyakan terdapat alokasi belanja pegawai, pada beberapa SKPD terdapat kenaikan, sementara di SKPD lain terjadi penurunan yang cukup besar pada Dinas Kesehatan, RSU dr Slamet, Dinas Pertacip dan lain-lain, ungkapnya.

     Malahan Fraksi PKS juga menyoroti tajam, alokasi belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak dianggarkan pada perubahan APBD ini, tambahan belanja untuk pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

     Pada Dinas Pendidikan Rp40 juta, Badan KB dan pemberdayaan Perempuan Rp99.952.300, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp43.650.000 serta pada Dinas-Dinas lainnya, dinilai tidak perlu dianggarkan lagi dalam perubahan APBD tersebut.

     Dipertanyakan pula penambahan anggaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap Rp519.720.000, penambahan pada belanja penggandaan di Dinas Pendidikan Rp675.715.000 kemudian Disperindag Koperasi dan UKM Rp50 juta serta pada Dinas lainnya.

     Terkait ditetapkannya RSU dr Slamet Garut menjadi BLUD, semestinya diikuti dengan lahirnya beberapa Peraturan Bupati sebagai pendukung terlaksananya BLUD, namun hingga kini tetap menggunakan RKA bukan RBA.

      Sehingga pelayanan yang seharusnya lebih professional, masih terasa tidak ada bedanya, sebagaimana diungkapkan anggota Fraksi PKS, dr H. Helmi Budiman.     

      Fraksi lainnya pun, banyak mempertanyakan Rancangan Perubahan APBD itu, termasuk Fraksi Partai Demokrat antara lain mengingatkan agar jawaban Bupati pada Selasa malam (7/9) Pukul 20.00 WIB bisa  proporsional dan professional didukung penjelasan yang rasional, katanya.  ***(John).

01.06