Garut News, ( Rabu, 24/11 ).
Alokasi APBN bagi pengembangan hortikultura terintegrasi di Indonesia dinilai memprihatinkan, menyusul pasokan anggaran Rp330 miliar pada 2010 ini, termasuk dialokasikan untuk gaji pegawai.
Padahal juga pemanfaatannya antara lain bagi pembenihan, pengembangan gerbang ekspor tanaman hias, pengembangan tanaman buah serta perlindungan hortikultura, ungkap Direktur Perlindungan Tanaman Hortikultura, Dr Sukirno kepada Garut News di Cisurupan Garut, Rabu.
Ditemui seusai menghadiri penutupan Jambore Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Hortikultura, dia yang mewakili Dirjen Hortikultura, Hasanudin Ibrahim mengemukakan pula harapannya, agar petani dan pedagang harus sama-sama diuntungkan dari komoditi hortikultura itu.
Sekaligus memberikan pemahaman di tingkat petani secara benar dan profesional, supaya produktivitas mereka bebas dari kontaminasi residu zat yang mengandung kimia, sehingga komoditasnya bernilai jual tinggi, bahkan dapat menembus pangsa pasar mancanegara, katanya.
Minimnya anggaran pertanian, diakui pula Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, menurutnya sangat kecil dibandingkan 20 persen APBN/APBD yang dialokasikan bagi sektor pendidikan.
Padahal dirinya berobsesi mengembangkan sektor hilir pertanian berupa agro wisata, namun pada 2010 bidang pertanian Kabupaten Garut mendapatkan alokasi APBN Rp13 miliar, bantuan provinsi Rp2,5 miliar serta APBD kabupaten Rp7,2 miliar.
Didesak pertanyaan Garut News, Dede Yusuf katakan, besarnya alokasi APBD Provinsi Jabar bagi sektor pertanian di Kabupaten Garut sebagai stimulan dan pada 2011 mendatang, akan disesuaikan dengan pengembangan pada arah hilir, katanya.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi D DPRD Jabar membidangi pembangunan, Memo Hermawan kepada Garut News menyatakan, keberpihakan pemerintah terhadap para petani masih tidak memadai, padahal negeri ini agraris.
Akibatnya hanya beras yang bisa berswasembada, sedangkan mata dagangan hortikultura lainnya seperti jeruk maupun buah-buahan, hingga kini masih banyak merupakan barang ekspor, tegasnya.
Ditemui terpisah Garut News, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, Dr Anas M. Fauzi mengatakan, secara detail akan dibahas secara teknis kesepakatan lembaga perguruan tingginya, dengan Pemkab Garut, yang telah ditandatanganinya bersama Wabup Rd. Diky Candra.
MoU yang ditandatangani Rabu di Cisurupan itu, mengenai penataan wilayah pertanian, domba Garut, pertanian hortikultura dan Usaha Kecil Menengah (UKM), bahkan pada Jambore yang berlangsung 22-24 November di Sekolah Petirahan Anak (SPA) Cisurupan, menyertakan mobil unit “Klinik Tanaman Terpadu” Fakultas Pertanian IPB.
Wakil Bupati Garut, Rd. Diky Candra menuturkan, alokasi APBD Garut pada sektor pertanian dimasudkan sebagai penunjang sekaligus pendamping, bantuan dari APBN maupun Provinsi Jawa Barat, katanya pula.
Ketua Penyelenggara Jambore, Sutarman antara lain menyatakan, perhelatannya diikuti 193 hingga 420 lebih peserta, antara lain untuk menyamakan visi dan misi dalam pengembangan hortikultura agar ramah lingkungan, kembali ke alam supaya bersih dari produk dan racun kimia.
Di Kabupaten Garut terdapat 50.000 lebih petani PHT padi serta 5.000 an petani hortikultura, dengan 12 klinik tanaman pada 12 wilayah kecamatan, menyusul akan dibukanya klinik tanaman/ agro klinik di Malangbong dan Bungbulang.
Petani hortikultura Garut diwakili Ir. Dias Sudiana antara lain mengungkapkan, pada 2014 Garut bisa swasembada benih kentang, dan kini telah digulirkan benih kentang “granola” G 0, Garut pun memiliki varitas alfukat Sindang Reret, serta cabe rawit “Cagarit” (Cabe Rawit Garut), yang penamaannya diberikan langsung oleh Wagub Dede Yusuf. **** (John).
0 comments:
Posting Komentar