Jajaran Komisi “D” DPRD Provinsi Jawa Barat, Memo Hermawan kepada Garut News, di Garut Selasa mengingatkan, sangat diperlukannya upaya serius menanggulangi “disvaritas” maupun kesenjangan pembangunan, yang selama ini berlangsung di wilayah Garut Selatan (Gasela).
Sehingga Komisi yang membidangi pembangunan tersebut, akan terus memperjuangkan bisa terus dilaksanakannya kegiatan pembangunan, yang dapat memprioritaskan akses pelebaran dan peningkatan kualitas ruas jalan, menghubungkan Pangalengan Bandung dengan Rancabuaya Garut, disesuaikan dengan realisasi RPJMD Jabar, katanya.
Termasuk pada ruas jalan yang melintasi lokasi Genteng Talegong, Cilayu kemudian melalui Translok Caringin dengan menebas perbukitan, mulai 2011 mendatang dengan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar.
Disusul pelebaran ruas jalan menuju Pameungpeuk, antara lain dengan mengupas tebing yang sekurangnya diperlukan biaya Rp70 miliar, kemudian pelebaran jalan Leuweung Tiis Leles dari dua jalur menjadi tiga jalur, penuntasan pembebasan tanah untuk bendungan Copong, yang masih kekurangan Rp40 miliar, untuk mengairi areal persawahan sekurangnya 5.300 hektare.
Dia juga mengingatkan, APBD Kabupaten Garut masih banyak terserap belanja pegawai, akibat masih minimnya kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga sangat diperlukan upaya menggali potensi daerah.
Diantaranya dari geothermal (panasbumi), dengan menjaring banyak investor melalui beragam kemudahan maupun regulasi, namun hendaknya Pemkab setempat memiliki saham, agar bisa menjadi salah satu unsur penentu dalam mengelola perusahaan.
Tidak seperti selama ini, Kabupaten Garut memiliki banyak potensi pembangkit listrik geothermal, tetapi masih banyak masyarakat di pedesaan yang sampai sekarang masih gelap gulita, atau belum teraliri penerangan listrik.
Sekitar 5.000 hektare areal tanah, yang selama ini dimanfaatkan kegiatan ekploitasi oleh PT. Chevrom selama 20 tahun terakhir, royalty yang diperoleh Garut masih sangat minim dibandingkan potensi geothermal, yang perusahaan nikmati.
Sehingga nilai royalty tersebut, nyaris menyerupai pemberian zakat yang tidak jelas akutansi keuangannya, dari 5.000 hektare tanah jika disewakan kepada petani sayur-mayur selama 20 tahun, mungkin nilainya melebihi royalty, yang kini bisa diperoleh Garut, katanya.
Meski banyak jajaran direksi PT. Chevron, merupakan warga NKRI, namun nasionalisme mereka patut dipertanyakan, sehingga nyaris menyerupai warga Indonesia yang dahulu disewa maupun dipelihara kaum penjajah Belanda, lebih galak dari Belanda nya sendiri, ungkap Memo Hermawan.
Pemkab Garut pun, patut menggali potensi bentangan pantainya sepanjang 83 km lebih, termasuk sumber daya perikanan, imbuhnya. *** (John).
0 comments:
Posting Komentar