Garut News, ( Senin, 29/11 ).
Ditetapkannya Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Garut, H, AS sebagai tersangka dugaan penyelewengan biaya pemeliharaan ruas jalan tahun anggaran 2009 dan 2010 bernilai sekitar Rp2 miliar, oleh pihak aparat penegak hukum, Wakil Bupati setempat Rd. Diky Chandra menyatakan minta maaf kepada seluruh lapisan masyarakatnya.
Meski Wabup Diky Chandra tetap menyerukan, agar berbagai kalangan maupun komponen dan elemen masyarakat, tetap menghormati serta menjungjung azas praduga tak bersalah, katanya ketika didesak pertanyaan Garut News, Senin.
Jajaran birokrasi Pemkab dan Setda Garut, dengan kebijakan Pimpinan termasuk jajaran Korpri setempat, tetap memberikan advokasi maupun perlindungan hukum sesuai ketentuan berlaku, dengan prinsip tidak membeda-bedakan yang salah dan mana yang benar.
Wabup kembali menyatakan minta maaf kepada masyarakat, karena dengan ditetapkannya H. AS sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jabar, merupakan titik lemah jajaran pemerintahan, sehingga diharapkan menjadi pelajaran berharga, agar tidak terulang lagi, imbuhnya.
Masih menurut Wabup, pihaknya pun tengah membahas pemberian cuti kepada tersangka, karena dipastikan banyak disibukan proses pemeriksaan yuridis.
Saat didesak pertanyaan Garut News, mengenai banyaknya ruas jalan yang rusak dan bolong apakah akibat perilaku tersangka, Wakil Bupati Diky Chandra menegaskan justru penyebabnya keterbatasan anggaran.
Bahkan selama 20 tahun terakhir, Kabupaten Garut hanya satu kali mendapatkan bantuan alat berat, padahal cakupan rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan kabupaten sangat panjang dengan radius wilayah sangat luas, katanya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dinilai paling utama bisa direalisasikan di daerah ini, untuk menunjang perkembangan kemajuan sektor lainnya, tetapi ketersediaan anggaran sangat terbatas.
Karena itu Wakil Bupati gencar berupaya menjalin silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk mendatangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, agar bisa langsung melihat kondisi infrastruktur Garut saat ini.
Selain itu, semakin ketat menyeleksi calon pejabat eselon dua, melalui uji kompetensi dengan melibatkan lembaga perguruan tinggi, agar penempatan pejabat benar-benar bisa sesuai dengan kompetensinya.
Sedangkan kendalanya, kerap terdapat “frame” dari masyarakat tertentu, yang berperan sebagai Baperjakat “bayangan”, malahan ikut campur menentukan figur pejabat, padahal kalangan birokratlah yang lebih tahu tentang hal itu, tegas Wabup. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar