Garut News, ( Sabtu, 6/11 ).
Wakil Bupati Garut, Rd. Diki Chandra, Sabtu menyikapi kritikan tajam serta teguran keras dari Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Lintas Komisi DPR RI, dengan sikap elegan serta “legowo”.
“Teguran maupun kritikan, juga sama halnya dengan pujian, merupakan proses untuk lebih mendewasakan diri,” katanya kepada Garut News di Pamengkang gedung Pendopo Kabupaten setempat.
Menyusul penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Garut, Jawa Barat, selama ini antara lain dinilai DPR RI, berlangsung “mis koordinasi dan mis komunikasi”, namun menurut Wakil Bupati tidak ada prajurit yang salah, melainkan yang salah itu, unsur pimpinannya.
Agar termotivasi untuk lebih cepat bergerak maupun melangkah, diantaranya mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, yang bisa diwujudkan dengan Peraturan Bupati (Perbub).
Guna menangani dampak bencana alam 2009 lalu juga pada 2010, sebagai pelajaran berharga bagi kita semua, dalam menyikapi kritikan tajam serta teguran keras tersebut, katanya.
Sebelumnya Ketua Rombongan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam dari DPR RI, Dr Ajeng Ratna Suminar ketika didesak pertanyaan Garut News, dengan nada lantang mengemukakan, Bupati beserta jajarannya kurang berkoordinasi dalam menanggulangi dampak bencana.
Langkah mereka sangat lambat dan kurang tanggap, terhadap kebutuhan mendesak para korban dampak bencana alam, padahal kepentingan mendasar rakyat harus paling diutamakan, tegas Ajeng Ratna Suminar, mengingatkan.
Dia juga mendesak meminta, data korban dan kerugian dampak bencana yang sejelas-jelasnya, karena Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah NKRI, sehingga Bupatinya jangan “kurung batok” atau kurang pergaulan, imbuhnya.
Dia menegaskan pula, siapapun termasuk Bupati, tidak mungkin atau mustahil bisa bekerja sendiri, bahkan tidak mungkin meski sekaya apapun Kabupaten Garut, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sendirian.
Kabupaten Garut masih sangat memerlukan bantuan dari pusat, maka jalinlah koordinasi dengan baik dan benar, cepat tanggap serta Bupatinya jangan “kurung batok”, ungkap Ajeng Ratna Suminar.
Dia juga sangat menyesalkan, Bupati Aceng H.M Fikri, tidak bisa langsung menghadiri kehadiran Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam dari DPR RI itu, padahal Bupati sangat memiliki kepentingan, untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar