Garut News, ( Jumat, 5/11 ).
Konsultan Internasional Pendidikan “Asia Development Bank” (ADB), Dr Hari Sudrajat(68) kepada Garut News, Jumat mengingatkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan dinilai masih mentah, bahkan banyak “copy paste”.
Padahal Raperda harus dilandasi permasalahan pendidikan di Indonesia, yang kini kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, malahan daya saing SDM pendidikan Indonesia saat ini dibawah Vitnam.
Dewan Kehormatan “Serikat Guru Indonesia” (SEGI) Kabupaten Garut itu, juga mengemukakan, daya saing kualitas SDM tersebut, terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional maupun kognitif yang produktif dan kompetitip, imbuhnya.
Namun selama ini, masih terjebak indikator tingginya nilai “Ujian Nasional” (UN), meski nilai UN yang tinggi itu, tidak berarti apa-apa termasuk apalah artinya STTB, jika anak didik kita malahan menjadi kelompok (gank motor) atau berperilaku seks bebas, katanya.
Karena itu, Hari Sudrajat minta, agar pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas SDM pada era global serta sarat ketidakpastian ini, berupa pendidikan berbasis kompetensi dengan mengintegrasikan “Tekad, Ucap dan Lampah” (kognitif, apegtif serta psikomotorik).
Untuk membangun lulusan pendidikan yang “kaffah”, dengan memerankan guru harus mendidik pribadi yang integral, sehingga guru jangan diperankan sebagai “pelaksana” karena jika demikian, maka Kepala Sekolah hanya sebagai “mandor”.
Melainkan guru, merupakan tenaga fungsional yang professional, yang membangun anak didik dengan keteladanan serta moral sesuai tuntutan Al-Qur’an, maka Raperda Pendidikan di Kabupaten Garut, harus berintikan nilai-nilai yang Islami, tegas Hari Sudrajat.
Ditemui terpisah, Ketua SEGI Kabupaten Garut, Drs Iman Taufik menyatakan, Raperda Pendidikan di daerahnya harus ditangguhkan, karena tidak dilandasi naskah kajian akademik, bahkan pada penyusunan Raperda tersebut, dinilai banyak “Copy Paste”.
Maupun menyadur PP. N0. 17/2010 dan Kepmendiknas, atau belum memuat yang sangat implementatif, maka mendesak Komisi D DPRD untuk menangguhkan Raperda tersebut, karena agenda tim perumusnya dinilai inkonsistensi.
Sehingga Raperda yang nyaris produk tulisan siswa SMP itu, perlu dikaji ulang atau tidak justru ujug-ujug, ungkap Iman Taufik.
Ketua Komisi D DPRD Garut, dr H. Helmi Budiman, MM kepada Garut News mengemukakan pula, ketika pertama kali Raperda itu disampaikan ke DPRD, dalam kondisi yang sangat mentah.
Bahkan dinilai banyak mengadopsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga dikembalikan lagi kepada perumus dari Dinas Pendidikan kabupaten setempat, untuk kembali dilakukan kajian secara matang dan menyeluruh.
Ketika didesak pertanyaan Garut News, apakah sebagai indikasi masih rendahnya kualitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Helmi Budiman menyatakan tidak menilai serendah itu, meski Raperda yang mereka susun masih perlu banyak perbaikan, katanya.
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdik Garut, Totong, MPd membantah jika Raperda yang disusun banyak “copy paste” dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yang jelas masih terus dilakukan pembahasan.
Sedangkan Kepala Bagian Hukum Setda Garut, Budi Gan Gan menyatakan, tidak dilakukannya kajian akademik karena menyangkut keterbatasan anggaran, namun Raperda tersebut akan dilakukan revisi, katanya. ****(John).
0 comments:
Posting Komentar