Garut News, ( Kamis, 10/2 ).
Alokasi pembelian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) bagi rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, selama ini diindikasikan kuat kerap banyak ditebus para pemilik penggilingan padi, kemudian di “aplos” (dicampur) untuk diperjual belikan dengan harga pasar.
Peristiwa menyedihkan itu, juga diindikasikan akibat persekongkolan oknum pegawai Bulog, sehingga terdapat permainan penebusan Raskin bukan oleh pihak desa melainkan ditebus oleh pihak ketiga, menyebabkan tidak sampai kepada masyarakat penerima manfaat.
Realitas memilukan ini, lantang diungkapkan pendemo dari Komite Anti Korupsi Indonesia DPD Garut, saat beraudensi dengan Komisi “C” DPRD setempat, dihadiri pula Kepala Perum Bulog Sub. Divre Ciamis, Ngadino serta Kabag Administrasi Perekonomian Setda Garut, Drs Jumyat di ruang sidang paripurna, Kamis.
Koordinator Lapangan aksi demo tersebut, Andri Hidayatullah kepada Garut News, mengemukakan dampak buruknya pengelolaan Raskin di Kabupaten Garut, sangat merugikan masyarakat menyusul pendistribusian yang tidak sampai pada titik distribusi.
Disusul sering terlambatnya pendistribusian pada desa-desa, serta kualitas beras yang dinilai tidak layak dikonsumsi masyarakat, tegasnya.
Sehingga terpaksa mendesak tuntutan agar segera mengevaluasi kinerja Satker Raskin, yang dinilai tidak becus mengelola proses distribusi Raskin, mendesak pihak Perum Bulog untuk menyalurkan proses pendistribusian supaya sampai kepada titik distribusi, yakni kantor desa sesuai pedoman umum.
Segera mengirimkan Raskin pada masyarakat, karena nyaris telah tiga pekan proses pendistribusiannya mandek, sedangkan pembayaran dari masyarakat lancar, dan mendesak agar kualitas Raskin sesuai dengan standar kesehatan.
Nota keberatan dan keluhan itu, juga disampaikan kepada Presiden RI, Dirut Perum Bulog terkait berbagai permasalahan akibat tidak profesionalismenya kinerja pegawai Perum Bulog Ciamis, mulai Kepala Cabang hingga Ketua Satker Distribusi Garut.
Ditemui terpisah, Kepala Perum Bulog Sub Divre Ciamis, Ngadino kepada Garut News menyatakan, dirinya baru tiga pekan bertugas di Ciamis karena sebelumnya di Kabupaten Cianjur, namun beragam aspirasi masyarakat itu akan dihimpun sebagai sarana evaluasi.
“Mekanisme Distribusi Raskin”
Ungkapan senada disampaikan pula Pelaksana Angkutan Sub Divre Ciamis, Yaya Sutarya, yang sebelumnya detail menjelaskan mekanisme penanganan distribusi Raskin di wilayahnya, sebagaimana antara lain dikatakan Ngadino, Raskin kualitasnya kelas tiga di Indonesia.
Sedangkan Kabag Administrasi Perekonomian, Jumyat katakan, pihaknya tidak bermaksud memperlambat melainkan menunggu penetapan pagu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang baru turun pada 10 Januari 2011, kemudian segera menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA).
Sementara itu Komisi “C” yang diketuai Sobirin, berjanji akan melanjutkan permasalahan tersebut pada Rapat Kerja Komisi “C”, Kamis mendatang dengan mendatangkan seluruh institusi teknis terkait, termasuk menyikapi alokasi kepada RTS yang semestinya 15 kilogram, namun kenyataannya berkisar dua hingga tiga kilogram.
Harganya pun yang semestinya Rp1.600/kg, tetapi di lapangan bisa mencapai berkisar Rp2.500 hingga Rp3.000/kg, sehingga jajaran DPRD Garut dinilai para pendemo hanya menunggu aspirasi masyarakat atau nyaris tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan secara integral.
Dalam pada itu, juga terdapat pendemo lain yang mendesak digantinya seorang kepala Desa di Kecamatan Cibiuk, antara lain akibat diindikasikan menelikung dana Raskin.
Dari 364.137 warga miskin Kabupaten Garut, pada 2011 ini terdapat 221.010 rumah tangga sasaran (RTS), yang akan mendapatkan alokasi pembelian Raskin sebanyak 39.781.800 kg selama Januari hingga Desember mendatang.
Atau setiap bulannya dialokasikan pembelian 3.315.150 kg Raskin, yang masing-masing RTS mendapatkan jatah pembelian 15 kg, ungkap pegawai Administrasi Bagian Perekonomian Setda setempat, Eli Herli kepada Garut News.
Jumlah penduduk miskin di kabupaten Garut, yang mencapai 364.137 jiwa itu menurun tipis dari 2009 sebanyak 365.392 jiwa, sebagaimana data yang bersumber dari BPS Garut. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar