Garut News, (16/6).
Puluhan pengunjukrasa dari Forum Rakyat Garut (FRG), Rabu dengan koordinator lapangan (Korlap), Mulyono Khadafi mengkritisi banyak permasalahan di kabupaten ini.
Mereka antara lain mendatangi Dinas Pendidikan setempatdan gedung DPRD, dengan mengusung pengelolaan bisnis parkir kendaraan oleh oknum anggota TNI, masalah pendidikan, serta pendirian Puskesmas di Kecamatan Pasirwangi pada tanah milik masyarakat.
Mulyono Khadafi mengemukakan, bisnis perpakiran tersebut dinilai tak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya pada lokasi obyek wisata Sabda Alam, Toserba Asia, Toserba Yogya, Intan Bisnis Center serta di Garut Plaza, katanya.
Sedangkan pendirian Puskesmas di Kecamatan Pasirwangi, terjadi selama ini di atas tanah milik masyarakat, yang merupakan satu-satunya aset milik rakyat, namun tak jelas proses penyelesaiannya.
Disusul diterlantarkannya aset pendidikan di Kecamatan Malangbong, juga Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP), dinilai melanggar atas pemberian izin penambangan emas kepada masyarakat.
Tanpa memperhatikan keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor.4/2009, katanya. **** (John).
Puluhan pengunjukrasa dari Forum Rakyat Garut (FRG), Rabu dengan koordinator lapangan (Korlap), Mulyono Khadafi mengkritisi banyak permasalahan di kabupaten ini.
Mereka antara lain mendatangi Dinas Pendidikan setempatdan gedung DPRD, dengan mengusung pengelolaan bisnis parkir kendaraan oleh oknum anggota TNI, masalah pendidikan, serta pendirian Puskesmas di Kecamatan Pasirwangi pada tanah milik masyarakat.
Mulyono Khadafi mengemukakan, bisnis perpakiran tersebut dinilai tak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya pada lokasi obyek wisata Sabda Alam, Toserba Asia, Toserba Yogya, Intan Bisnis Center serta di Garut Plaza, katanya.
Sedangkan pendirian Puskesmas di Kecamatan Pasirwangi, terjadi selama ini di atas tanah milik masyarakat, yang merupakan satu-satunya aset milik rakyat, namun tak jelas proses penyelesaiannya.
Disusul diterlantarkannya aset pendidikan di Kecamatan Malangbong, juga Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP), dinilai melanggar atas pemberian izin penambangan emas kepada masyarakat.
Tanpa memperhatikan keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor.4/2009, katanya. **** (John).
sip
BalasHapus