Garut News, ( Jumat, 8/4 ).
RSU tipe B dr Slamet Garut, selama ini mengalami devisit maupun kekurangan tenaga dokter spesialis, ungkap Dirutnya, dr H. Maskut Faridz, MM ketika didesak pertanyaan Garut News, Jumat.
Ketersediaan dokter spesialis anak, bedah, kandungan serta penyakit dalam yang semestinya mencapai 16 personil, tetapi kenyataannya hanya delapan personil.
Disusul ketersediaan dokter spesialis THT, neurologi, jantung dan lain-lain semestinya masing-masing ditangani dua personil, kenyataannya masing-masing hanya tersedia satu personil, katanya.
Dia juga mengakui, banyaknya sorotan termasuk dari bupati terhadap kondisi kebersihan di lingkungan RSU Garut, sebagai akibat jeleknya disiplin para pengunjung yang kerap membuang sampah di sembarang tempat.
Selain itu, banyak dan kerapnya pedagang kaki lima (PKL) serta asongan, yang menjajakan komoditinya di dalam areal rumah sakit.
Sehingga akan disikapi antara lain dengan merelokasi PKL, serta penegakan aturan kunjungan oleh Satpam professional, tegasnya.
Sedangkan berstatusnya Badan Layanan Umum (BLU), masih merupakan hal baru sebagai upaya mencari bentuk rumah sakit yang ideal, sehingga wajar masih belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik, mengenai aturan-aturan BLU.
Meski dipastikan berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), padahal BLU itu sama dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Dia mengingatkan, BLU tidak hanya profit oriented, seluruh anggaran dan lainnya masuk di dalam APBD, juga pengadaan dan lain-lain dikemas di dalam rencana bisnis anggaran, agar lebih fleksibel, memangkas jalur birokrasi.
Sehingga diberlakukan prinsip “leks spesialis” maupun berlaku khusus, kata Maskut Faridz, menambahkan.
Dia juga membantah, belum lama ini terjadi demo dan mogok kerja karyawan, melainkan beraudence antara karyawan dengan pihak manajemen RSU, membahas realisasi jasa layanan yang terlambat dibayarkan, akibat keterlambatan pengesahan APBD.
Ke depan jasa jamkesmas bisa terealisasi dibayarkan pada setiap dua atau tiga bulan, tidak menunggak hingga Sembilan bulan, menyusul selama ini menunggak selama enam bulan dan pengesahan APBD terlambat, maka menunggak hingga Sembilan bulan, katanya.
Saat Bupati dan DPRD melakukan Sidak, diakui Dirut RSU tidak ada di tempat, karena sedang rapat kerja dengan Sekda serta Inspektorat, sehingga kegiatan Sidak itu benar-benar tidak direkayasa, ungkapnya. ***(John).
0 comments:
Posting Komentar