Garut News, ( Sabtu, 234 ).
Sebagian warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyatakan keprihatinannya atas pencidukan pejabat teras Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), “WM” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia bersama seorang pengusaha, “MIU” beserta seorang perantara “R” tertangkap tangan, Kamis malam (21/4) di lingkungan kantor Kemenpora, saat diduga kuat bertransaksi suap terkait proyek pembangunan sarana SEA Games mendatang, ungkap beberapa warga Garut kepada Garut News, Sabtu.
“Warga asal Garut dimana pun jangan memalukan, sehingga harus senantiasa berperilaku baik,” tegas mantan anggota MPR utusan daerah asal Kabupaten Garut, H.D Sutrisno, menyikapi dugaan transaksi suap terkait proyek pembangunan sarana SEA Games.
Di Jakabaring, Palembang, menyusul mereka dibawa ke gedung KPK beserta barang bukti cek senilai Rp2 miliar, sedangkan WM berasal dari kawasan Garut Selatan (Gasela).
Pemerintah Provinsi Palembang menganggarkan sekitar Rp200 miliar untuk menyelesaikan sarana SEA Games berupa wisma atlet di Kompleks Jakabaring, Palembang.
Diharapkan sarana penginapan yang dapat menampung 4.000 orang itu, selesai Juli 2011 sebelum SEA Games berlangsung.
Proyek pembangunan wisma atlet ini dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah dan saat ini baru rampung sekitar 30 persen dari yang direncanakan.
“KPK Korupsi Halus”
Di tempat terpisah, mantan Ketua MPR Amien Rais juga menilai KPK belum berhasil menindak kasus korupsi besar, melainkan justru melakukan korupsi halus.
"KPK saya sebut justru korupsi halus menyusul selama ini dalam operasionalnya boros luar biasa," katanya di rumahnya Pandeansari, Desa Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Menurutnya, saat dia menjabat Ketua MPR, tujuan pembentukan KPK adalah membongkar kasus-kasus korupsi besar, tetrapi KPK malahan hanya mengejar dan menindak kasus korupsi kelas kecil.
"Padahal dalam operasionalnya KPK mengeluarkan anggaran ratusan miliar, namun kasus yang ditangani hanya korupsi kecil-kecil saja, sehingga yang didapat dengan yang dikeluarkan justru lebih besar pengeluaran. Ini yang dimaksud korupsi halus," katanya.
Amien mengatakan, tidak optimalnya KPK tak lepas dari carut-marutnya bangsa Indonesia, yakni tindakan para pemimpin bangsa yang sering bersandiwara.
"KPK itu sandiwara puncaknya, karena pemborosan itu tadi. Makanya, KPK harus membuktikan dengan mengungkap kasus korupsi kelas kakap, kasus Gayus, kasus Century dan yang lain," katanya. ***(John/berbagai sumber).
"KPK saya sebut justru korupsi halus menyusul selama ini dalam operasionalnya boros luar biasa," katanya di rumahnya Pandeansari, Desa Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Menurutnya, saat dia menjabat Ketua MPR, tujuan pembentukan KPK adalah membongkar kasus-kasus korupsi besar, tetrapi KPK malahan hanya mengejar dan menindak kasus korupsi kelas kecil.
"Padahal dalam operasionalnya KPK mengeluarkan anggaran ratusan miliar, namun kasus yang ditangani hanya korupsi kecil-kecil saja, sehingga yang didapat dengan yang dikeluarkan justru lebih besar pengeluaran. Ini yang dimaksud korupsi halus," katanya.
Amien mengatakan, tidak optimalnya KPK tak lepas dari carut-marutnya bangsa Indonesia, yakni tindakan para pemimpin bangsa yang sering bersandiwara.
"KPK itu sandiwara puncaknya, karena pemborosan itu tadi. Makanya, KPK harus membuktikan dengan mengungkap kasus korupsi kelas kakap, kasus Gayus, kasus Century dan yang lain," katanya. ***(John/berbagai sumber).
0 comments:
Posting Komentar