Oleh John Doddy Hidayat
Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang terbaring bisu di atas tanah seluas 306.519 hektare dengan 42 wilayah kecamatan, kini dihuni sekitar 2.417.404 penduduk, selama ini pula memiliki 24 bupati dan tiga wakil bupati.
Sejak Bupati R.A.A Adiwijaya (1913–1831) hingga Bupati Aceng H.M Fikri (2009–2014) termasuk Wakil Bupati Drs Mamad Suryana, Memo Hermawan serta Rd. Diki Chandra, masih belum bisa menyejahterakan masyarakatnya.
Menyusul, selama 2010 lalu PDRB per kapitanya hanya Rp10.284.612 sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 bertengger Rp4.604.235 dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,31 persen turun dibandingkan tahun sebelumnya 5,57 persen.
Kondisi tersebut, sangat tidak berbanding lurus dengan berlimpah ruahnya beragam potensi sumber daya alam di daerah ini, diantaranya dari potensi energi geothermal (panasbumi) saja sebenarnya bisa menerangi dan menyejahterakan seluruh penduduk.
Selain itu, juga memiliki potensi perikanan hingga lepas pantai Samudera Hindia dengan bentangan sejauh 83 km lebih, potensi wisata, pertanian dan lainnya.
Namun “Indek Pembangunan Manusia” (IPM), meski setiap tahun meningkat tetapi kenaikannya masing-masing hanya dibawah satu digit.
IPM pada 2006 bertengger dengan angka 69,51 disusul 2007 (69,99), 2008 (70,52), 2009 (70,98) serta proyeksi 2010 (71,51), menyusul indek kesehatannya hanya meningkat 0,35 dari 67,00 pada 2009 menjadi 67,35 (2010).
Kondisi memprihatinkan tersebut, diperparah pula sangat rendahnya rata-rata lama sekolah yang 7,38 tahun, sehingga Garut yang kini berusia 199 tahun ternyata tingkat pendidikan formal warganya rata-rata hanya bisa menamatkan Sekolah Dasar (SD).
Sehingga masih diperlukan berapa ratus tahun lagi, untuk mencapai rata-rata pendidikan lulusan S1 atau pasca sarjana di Kabupaten Garut, kendati saat ini banyak yang bergelar M.Si, ????.
Sementara kemampuan daya beli masyarakatnya, hanya meningkat tipis dari Rp636,01 ribu menjadi Rp639,92 ribu per kapita per tahun, sedangkan inflasinya meningkat dari 4,17 persen (2009) menjadi 6,00 persen (2010).
Pada periode sama “Laju Pertumbuhan Ekonomi” (LPE) di Kabupaten Garut, mengalami penurunan dari 5,57 persen menjadi 5,31 persen, kemudian pengangguran usia kerja 15 tahun keatas sebanyak 49.242 dan pengangguran usia kerja 10 tahun keatas 92.573.
“Masih Dibelenggu”
Kabupaten Garut, juga masih dibelenggu tingginya angka kematian bayi sebanyak 50,89 per seribu kelahiran hidup, serta angka kematian ibu 210,86 per 100 ribu kasus kelahiran.
Bahkan saat ini, terdapat sekitar 80 persen dari 50.000 an ibu hamil di Kabupaten Garut mengalami anemia, bahkan belasan wilayah kecamatan mengalami kekurangan yodium, yang berakibat menurunnya produktivitas, serta janin yang lahir dengan “Berat Badan Rendah” (BBR).
BBR ini, juga sebagai penyebab utama kematian bayi, bahkan anemia bisa membahayakan ibu melahirkan jika terjadi kasus pendarahan, sebagaimana diingatkan Ketua Komisi D DPRD, dr H. Helmi Budiman, MM kepada Garut News, belum lama ini.
Dia menegaskan, agar Bupati memfokuskan pada perbaikan layanan publik, diantaranya pada jasa layanan RSU dr Slamet Garut, meski berpredikat Badan Layanan Umum (BLU).
Namun masih belum dilanjutkan dengan kebijakan lainnya, diantaranya belum adanya Perbub. Standar Pelayanan Minimal serta kerjasama dengan pihak lain, agar menjadi BLU professional.
Direktur Advokasi dan Litigasi Clean Governance (CG) DPC Kabupaten Garut, Geri Muzayyn menyatakan prihatin dan mengemukakan, kemajuan pembangunan di daerahnya dinilai “stagnant” atau jalan di tempat.
Sehingga setiap SOPD/SKPD, semestinya harus benar-benar dipimpin dan dikelola oleh aparat professional sesuai dengan bidang dan keakhliannya yang memadai, birokrasi pun jangan menjadi “patron” partai politik.
Supaya dapat mewujudkan kepuasan publik sebagai penerima jasa layanan pemerintah, tegas Geri yang juga sependapat dengan Direktur Eksekutif CG, R. Asep Uus H, SE yang ditemui secara terpisah.
Dia juga menyikapi sangat perlunya pembenahan serta peningkatan kualitas manajemen kesehatan, termasuk konsistennya dalam pengadaan dan penyediaan obat-obatan di RSU dr Slamet Garut, ingatnya.
Apapun kondisinya saat ini, sama sekali tidak bermaksud saling menuduh dan menyalahkan, melainkan untuk bersama bahu-membahu menyongsong hari esok yang lebih elok, dengan tetap tawakal dan bersyukur.
Karena mungkin pada era bupati maupun pemerintahan jauh sebelum adanya rezim Orde Baru, masih sangat kental dengan nuansa feodalisme, bahkan barangkali sebagai kepanjangan tangan kolonialisme Belanda. Dirgahayu Hari Jadi Ke-199 Garut ( 17 Maret 1813 – 17 Maret 2011 ),****(Selesai).
0 comments:
Posting Komentar