 |
| Geram Segel Kantor Insfektorat Garut, Karena Dituduh Terindikasi Paham Ahmadiyah. (Foto : Nova Nugraha Putra). |
Garut News, (14/7).
Aksi tiga ratusan pendemo dari Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah (Geram), sempat melakukan penyegelan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut dan DPRD setempat, karena dinilai terindikasi aliran diduga sesat ”Ahmadiyah”.
Mereka dengan koordinator lapangan (Korlap) nya, Iyep mendesak agar Pemkab dan DPRD bersih dari indikasi oknum beraliran Ahmadiyah tersebut, yang juga harus dimusnahkan idealismenya.
Sedangkan SKPD yang disegel antara lain Kantor Insfektorat Kabupaten, Disnakamla, Bappeda, BKD serta Dinas Pendidikan Kabupaten.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Rd. Diki Chandra menyatakan kepada Garut News, penyelesaian kasus yang dinilai beraliran sesat hendaknya dikembalikan kepada sistem maupun institusi resmi yang menanganinya maupun “PAKEM”.
Agar kegiatan pelayanan publik pada masing-masing SKPD tak terganggu, selain itu masih diperlukannya pembangunan infrastruktur mental birokrasi juga masyarakat, meski memerlukan waktu dan tak semudah membalik telapak tangan, katanya.
Sedangkan menyikapi unjukrasa yang digelar Kamis (15/7), Wabup harapkan tak terindikasi nyaris menyerupai “berbalas–pantun” , ungkapnya diplomatis. **** (John).
Aksi tiga ratusan pendemo dari Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah (Geram), sempat melakukan penyegelan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut dan DPRD setempat, karena dinilai terindikasi aliran diduga sesat ”Ahmadiyah”.
Mereka dengan koordinator lapangan (Korlap) nya, Iyep mendesak agar Pemkab dan DPRD bersih dari indikasi oknum beraliran Ahmadiyah tersebut, yang juga harus dimusnahkan idealismenya.
Sedangkan SKPD yang disegel antara lain Kantor Insfektorat Kabupaten, Disnakamla, Bappeda, BKD serta Dinas Pendidikan Kabupaten.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Rd. Diki Chandra menyatakan kepada Garut News, penyelesaian kasus yang dinilai beraliran sesat hendaknya dikembalikan kepada sistem maupun institusi resmi yang menanganinya maupun “PAKEM”.
Agar kegiatan pelayanan publik pada masing-masing SKPD tak terganggu, selain itu masih diperlukannya pembangunan infrastruktur mental birokrasi juga masyarakat, meski memerlukan waktu dan tak semudah membalik telapak tangan, katanya.
Sedangkan menyikapi unjukrasa yang digelar Kamis (15/7), Wabup harapkan tak terindikasi nyaris menyerupai “berbalas–pantun” , ungkapnya diplomatis. **** (John).
0 comments:
Posting Komentar