 |
| Masyarakat Garut Harapkan BKD Setempat, Utamakan Nilai Kejujuran Dan Obyektivitas. (Foto : Nova Nugraha Putra). |
Ribuan tenaga honorer termasuk sekurangnya 865 tenaga kerja kontrak (TKK) di lingkungan Pemkab dan Setda Kabupaten Garut, kini mulai marak mempertanyakan kelanjutan proses validasi serta verifikasi status kepegawaian mereka.
Menyusul mereka telah mengirimkan data dan “soft copy”, ke Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) setempat, untuk selanjutnya di verifikasi pada Kantor Inspektorat Garut, namun banyak tenaga honorer yang mengaku bio data mereka masih belum terdapat di Inspektorat.
Kegelisahan tenaga honorer ini, juga dikemukakan kalangan TKK namun mereka untuk sementara enggan ditulis namanya, Jumat.
Kepala BKD setempat, Djadja Sudardja, M.Si saat ditemui Garut News mengatakan, seluruhnya akan diproses sehinga tidak perlu mengeluh berlebihan, karena kegiatan validasi dan verifikasi ini, bukan semata-mata untuk meredam gejolak sosial, katanya.
Tetapi jangan sampai terdapat pihak yang dirugikan, juga jangan dimanfaatkan, ujarnya seraya menepis opini terlalu banyaknya tenaga honorer akibat rekrutment kalangan pejabat Pemda selama ini.
Sedangkan pelaksanaan validasi dan verfikasi tersebut, didasari adanya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 05/2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer, yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
Khususnya mereka yang memiliki masa kerja minimal satu tahun sampai dengan 31 Desember 2005 secara terus-menerus, berusia minimal 19 tahun maksimal 46 tahun sampai dengan 1 Januari 2006.
Dan memiliki penghasilan dari APBN/APBD, maupun bukan dari APBN/APBD, beserta lampiran/format yang diperlukan, ungkapnya. *** (John).
0 comments:
Posting Komentar