 |
| Warga Kecamatan Pasirwangi Beraudensi Dengan Jajaran DPRD Garut, Akibat Diperlakukan Tidak Adil Oleh PT. Chevron. (Foto : Ridwan Mustofa). |
Garut News, (9/7).
Kontribusi kepedulian PT. Chevron Geothermal Energi Indonesia (CGEI) pada masyarakat sekitar ekploitasi sekurangnya 110 Mega Watt elektric (MWe) energi panasbumi, selama ini dinilai sangat minim.
Sehingga jika perusahaan tersebut, berkeinginan tetap eksis beroperasi dengan tentram dan nyaman, maka hendaknya merangkul dan melibatkan unsur masyarakat 12 desa di Kecamatan Pasirwangi, imbuh Wakil Ketua DPRD Garut, Dedi Hasan Bahtiar kepada Garut News, Jumat.
Dia menyikapi ratusan warga yang beraudensi dengan Komisi A, B dan C DPRD setempat, terkait perlakuan ketidak adilan dari PT. Chevron, juga agar ditindaklanjuti dengan pemberian kontribusi yang layak dan maksimal.
Karena mereka pun, tak menuntut berlebihan melainkan menghendaki proritas kepedulian secara wajar, konkrit dan jelas termasuk kontribusi pembagian ”Comunity Development” (CD), royalti serta penyerapan tenaga kerja lokal, tegas Dedi hasan Bahtiar, mengingatkan.
Kembali dia mengingatkan, DPRD tetap berpihak kepada rakyat termasuk ikut serta mengawasi kontribusi pos dana bagi hasil, bahkan akan segera menggelar rapat kerja dengan PT. Chevron dan Pemkab setempat, untuk mempasilitasi aspirasi masyarakat Kecamatan Pasirwangi.
Ratusan pengunjukrasa yang tergabung dalam Komite Masyarakat Desa Peduli Pasirwangi, terdiri seluruh 12 Kepala Desa, tokoh pemuda, tokoh ulama serta para pemuka warga, mengecam keras sikap keberadaan PT. Chevron tersebut selama ini.
Mereka juga antara lain termasuk Aceng Riyad(35) dan Ended, menyesalkan minimnya penyerapan tenaga kerja dari penduduk setempat, tak adanya analisis dampak pencemaran udara serta tak jelasnya hasil penelitian akibat kerusakan tanaman pada 2005 lalu.
Bahkan diindikasikan Chevron melakukan penebangan hutan cagar alam, yang dicurigai masih belum memperoleh perijinan, selain itu dampak kerusakan lingkungan lainnya akibat keberadaan lapangan geothermal itu.
Sekjen Serikat Petani Pasundan, Agustiana menegaskan sangat diperlukannya pembicaraan bersama antara Chevron, Pemda dan masyarakat, malahan jika perlu dilakukannya kontrak ulang kegiatan eksploitasi.
Agustiana berpendapat, keberadaan Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Garut, sama sekali tidak memiliki peranan apapun, karena seluruh proses perijinan eksploitasi selama ini bersumber dari pusat termasuk penentuan royalti, katanya. *** (John).
Kontribusi kepedulian PT. Chevron Geothermal Energi Indonesia (CGEI) pada masyarakat sekitar ekploitasi sekurangnya 110 Mega Watt elektric (MWe) energi panasbumi, selama ini dinilai sangat minim.
Sehingga jika perusahaan tersebut, berkeinginan tetap eksis beroperasi dengan tentram dan nyaman, maka hendaknya merangkul dan melibatkan unsur masyarakat 12 desa di Kecamatan Pasirwangi, imbuh Wakil Ketua DPRD Garut, Dedi Hasan Bahtiar kepada Garut News, Jumat.
Dia menyikapi ratusan warga yang beraudensi dengan Komisi A, B dan C DPRD setempat, terkait perlakuan ketidak adilan dari PT. Chevron, juga agar ditindaklanjuti dengan pemberian kontribusi yang layak dan maksimal.
Karena mereka pun, tak menuntut berlebihan melainkan menghendaki proritas kepedulian secara wajar, konkrit dan jelas termasuk kontribusi pembagian ”Comunity Development” (CD), royalti serta penyerapan tenaga kerja lokal, tegas Dedi hasan Bahtiar, mengingatkan.
Kembali dia mengingatkan, DPRD tetap berpihak kepada rakyat termasuk ikut serta mengawasi kontribusi pos dana bagi hasil, bahkan akan segera menggelar rapat kerja dengan PT. Chevron dan Pemkab setempat, untuk mempasilitasi aspirasi masyarakat Kecamatan Pasirwangi.
Ratusan pengunjukrasa yang tergabung dalam Komite Masyarakat Desa Peduli Pasirwangi, terdiri seluruh 12 Kepala Desa, tokoh pemuda, tokoh ulama serta para pemuka warga, mengecam keras sikap keberadaan PT. Chevron tersebut selama ini.
Mereka juga antara lain termasuk Aceng Riyad(35) dan Ended, menyesalkan minimnya penyerapan tenaga kerja dari penduduk setempat, tak adanya analisis dampak pencemaran udara serta tak jelasnya hasil penelitian akibat kerusakan tanaman pada 2005 lalu.
Bahkan diindikasikan Chevron melakukan penebangan hutan cagar alam, yang dicurigai masih belum memperoleh perijinan, selain itu dampak kerusakan lingkungan lainnya akibat keberadaan lapangan geothermal itu.
Sekjen Serikat Petani Pasundan, Agustiana menegaskan sangat diperlukannya pembicaraan bersama antara Chevron, Pemda dan masyarakat, malahan jika perlu dilakukannya kontrak ulang kegiatan eksploitasi.
Agustiana berpendapat, keberadaan Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Garut, sama sekali tidak memiliki peranan apapun, karena seluruh proses perijinan eksploitasi selama ini bersumber dari pusat termasuk penentuan royalti, katanya. *** (John).
0 comments:
Posting Komentar