Garut News, (8/7).
Kalangan Legislatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menolak keras Pemkab setempat memperjual-belikan aset milik daerah, berupa tanah seluas 26 hektare di kawasan Margawati, kepada Pemerintah Provinsi Jabar.
Kalangan Legislatif di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menolak keras Pemkab setempat memperjual-belikan aset milik daerah, berupa tanah seluas 26 hektare di kawasan Margawati, kepada Pemerintah Provinsi Jabar.
Ketua Komisi A DPRD setempat membidangi Pemerintahan, Nono Kusyana mengingatkan, Selasa, sama sekali tidak terdapat istilah jual-beli antara Pemkab Garut dengan Pemprov Jabar.
Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengharuskan peristiwa seperti itu, sehingga perlu ditempuh mekanisme yang sah berdasarkan hukum, katanya.
Bahkan jika memungkinkan pun, diperlukan pula mekanisme secara lelang atau jika perlu dihibahkan, imbuh Nono Kusyana.
Namun dia juga menegaskan, daripada aset berupa tanah tersebut diperjual belikan, lebih baik dikelola sendiri oleh Pemkab Garut atau dimanfaatkan untuk fasilitas lain, yang bernilai ekonomi maupun yang manfaat besar bagi masyarakat umum.
Diantaranya untuk gelanggang olahraga, lokasi wisata dan lain sebagainya, meski selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, untuk pembudidayaan potensi unggulan ”domba Garut”.
Sebelumnya proses pengalihan aset daerah itu, dijadikan salah satu nota pengantar Bupati Aceng H.M Fikri pada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut, yang selama ini dibahas kalangan legislatif setempat.
Namun saat rapat paripurna pandangan umum setiap Fraksi DPRD, Raperda Tentang Pengalihan Aset Daerah ini mendapat penolakan keras.
Sehingga, sejak Senin (7/6) pagi hingga pukul 22.00 WIB sama sekali belum diperoleh kesepakatan maupun persetujuan tentang rencana pengalihan aset milik daerah tersebut, kalangan DPRD hingga Selasa siang masih bersikeras melakukan penolakannya.
**** (John).
Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengharuskan peristiwa seperti itu, sehingga perlu ditempuh mekanisme yang sah berdasarkan hukum, katanya.
Bahkan jika memungkinkan pun, diperlukan pula mekanisme secara lelang atau jika perlu dihibahkan, imbuh Nono Kusyana.
Namun dia juga menegaskan, daripada aset berupa tanah tersebut diperjual belikan, lebih baik dikelola sendiri oleh Pemkab Garut atau dimanfaatkan untuk fasilitas lain, yang bernilai ekonomi maupun yang manfaat besar bagi masyarakat umum.
Diantaranya untuk gelanggang olahraga, lokasi wisata dan lain sebagainya, meski selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, untuk pembudidayaan potensi unggulan ”domba Garut”.
Sebelumnya proses pengalihan aset daerah itu, dijadikan salah satu nota pengantar Bupati Aceng H.M Fikri pada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut, yang selama ini dibahas kalangan legislatif setempat.
Namun saat rapat paripurna pandangan umum setiap Fraksi DPRD, Raperda Tentang Pengalihan Aset Daerah ini mendapat penolakan keras.
Sehingga, sejak Senin (7/6) pagi hingga pukul 22.00 WIB sama sekali belum diperoleh kesepakatan maupun persetujuan tentang rencana pengalihan aset milik daerah tersebut, kalangan DPRD hingga Selasa siang masih bersikeras melakukan penolakannya.
**** (John).
0 comments:
Posting Komentar